Kader Partai Demokrat diminta tidak melakukan euforia usai pemerintah resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
DARA – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengaku bersyukur atas keputusan pemerintah yang menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Dirinya sejak awal sudah meyakini bahwa KLB pimpinan Moeldoko tersebut abal-abal, karena di Jawa Barat saja tidak ada satupun kader pemilik suara sah pergi ke Deli Serdang.
“Dari 34 ketua DPD, semuanya berada dibawah kebenaran yaitu kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta yang menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi ketum,” ujar Irfan saat dihubungi via telepon, Rabu (31/3/2021).
Dengan adanya KLB ini, kata Irfan, konsolidasi dengan para ketua DPD, DPC, PAC, hingga ranting terus ditingkatkan. Pihaknya tidak ingin Partai Demokrat dicuri. Kedepannya Partai Demokrat akan bekerja lebih baik lagi untuk rakyat khususnya dibidang politik.
“Kalau dia menggugat anggaran dasar ya mangga. Di kongres itu, kamilah pemilik suara yang sah, ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia adalah pemilik suara yang sah. Jadi anggaran dasar mana yang tidak sah. Mereka kan bukan pemilik suara yang sah,” jelas Irfan.
Setelah pengumuman penolakan KLB tersebut, Irfan meminta kader agar tidak melakukan euforia yang berlebihan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi.
“Saya di forum ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang ikut “arisan” di Sibolangit kemaren, ini membuat kami semakin dewasa dalam berpolitik, ini menambah jam terbang kami, mudah-mudahan ini bisa menyudahi konflik yang ada,” ungkap Irfan.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang meminta kader Partai Demokrat Kabupaten Bandung untuk merayakan kemenangan ini dengan cara bersyukur.
“Kemenangan itu hakekatnya ketentuan yang maha kuasa, jadi kita menerima dengan wajar-wajar saja, tidak perlu menyombongkan diri,” ujar Endang saat wawancara via telepon, Rabu (31/3/2021).
Endang mengaku sudah yakin KLB Partai Demokrat itu akan ditolak oleh pemerintah. Karena dalam prosesnya tidak diikuti oleh pemilik suara yang sah dan tidak ada satupun ketua DPD Partai Demokrat yang hadir. Selain itu, dari 514 ketua DPC Partai Demokrat hanya ada 32 orang saja yang hadir.
“Padahal syarat menurut AD/ART partai, yang hadir itu minimal setengah jumlah DPD, ini kan tidak sesuai ketentuan,” jelas Endang.
Endang meminta Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk melihat kembali Sapta Marga, harus lebih mawas diri dan jangan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Pak Moeldoko kan sudah lanjut, jadi sebaiknya mendekatkan diri kepada tuhan, lebih banyak beramal sholeh, daripada bikin masalah,” pungkas Endang.***
Editor: denkur
