Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal

Kamis, 27 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintah percepatan program pangan dan penguatan koperasi.

DARA | Terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program Makan Bergizi Gratis. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian.

“Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan kooperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri.

“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebut bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen. Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.

“Kita ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100 persen yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelas Sudaryono.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia.

“Sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tambahnya.

Pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.

“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” kata Sudaryono.*** (SETKAB/BPMI Setpres/DNS)

Editor: denkur

Berita Terkait

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal
Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya
Layanan Pengiriman Berpendingin KAI Logistik Tumbuh 16%, Dorong Ketahanan Pangan dan Distribusi Nasional
Bagaimana Gen Z Mempersiapkan Pernikahan?, Simak Nih Hasil Survei Jakpat Berikut
Mulai 18 Agustus, WhatsApp Contact Center Whoosh Berubah Menjadi 0811-8888-111
Akhir 2025, Pengelolaan Sampah di Jabar Tinggalkan Sistem Open Dumping di TPA
Kepala Bappenda Jabar: Proyek BIUTR Kota Bandung Segera Masuk Tahap Lelang
Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Operasi Yustisi

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:13 WIB

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:03 WIB

Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kamis, 14 Agustus 2025 - 18:18 WIB

Layanan Pengiriman Berpendingin KAI Logistik Tumbuh 16%, Dorong Ketahanan Pangan dan Distribusi Nasional

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:06 WIB

Bagaimana Gen Z Mempersiapkan Pernikahan?, Simak Nih Hasil Survei Jakpat Berikut

Rabu, 13 Agustus 2025 - 20:42 WIB

Mulai 18 Agustus, WhatsApp Contact Center Whoosh Berubah Menjadi 0811-8888-111

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 18:11 WIB