Pas, Bahas Raperda Jasa Kontruksi Hadirkan Para Pelaku Usahanya

Sabtu, 28 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jasa Konstruksi. Kali ini Pansus VI membahas Raperda tentang Jasa Konstruksi dengan para pelaku usaha sektor jasa kontruksi, salah satunya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus VI Daddy Rohanady. Turut hadir anggota Pansus VI lainnya. Hadir pula pakar sekaligus dosen Fakultas Teknik Sipil ITB, Rani Gayatri Kusumawardhani Pradoto, Dinas Marga dan Penataan Ruang (DMPR) Provinsi Jabar, serta Biro Hukum Provinsi Jabar.

Daddy Rohanady menjelaskan, pembahasan kali ini lebih kepada penyempurnaan Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. Ranperda tersebut merupakan prakarsa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Awalnya Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi terdiri dari XII Bab dan 61 Pasal. Namun, dalam perjalanan pembahasan terdapat regulasi baru yang mengubah Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang sedang dibahas Pansus VI. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Aturan tersebut mewajibkan lebih spesifik terhadap pengawasan. Jadi draf hasil penyesuaian yang belum dibahas harus diubah kembalu. Maka, kemudian dilakukanlah penyesuaian di sana-sini. Terakhir (progres) Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sekarang terdiri dari IX Bab dan 43 Pasal,” jelas Daddy Rohanady di Bandung, Kamis (26/10/2023).

Kemudian lanjut Daddy Rohanady, dalam pertemuan dengan pakar dan pelaku usaha sektor jasa kontruksi serta DMPR Provinsi Jabar dibahas pula soal masalah-masalah di sektor jasa kontruksi. Salah satunya soal daya saing, penyerapan tenaga kerja, SDM, PPh 21 dan PPH 25 badan, serta masalah lainnya.

Dari pertemuan tersebut Pansus VI menerima banyak masukan dari Gapensi dan pakar. Setelah pertemuan ini, Pansus VI akan membahas atau mengkaji lebih mendalam lagi, menyempurnakan Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang sedang dibahas Pansus VI.

“Saat pembahasan pasal per pasal, masukan dan saran tadi akan kami pertimbangkan kembali,” pungkas Daddy Rohanady yang merupakan politisi Gerindra dari dapil Cirebon-Indramayu itu.

 

 

Berita Terkait

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun
Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial
DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda
ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya
Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat
Peran Pengawasan Pendidikan Inklusi di Jabar Jadi Obyek Studi Banding Sulawesi Utara
Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:42 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial

Senin, 1 Juli 2024 - 15:08 WIB

DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda

Senin, 1 Juli 2024 - 15:00 WIB

ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Minggu, 30 Juni 2024 - 17:24 WIB

Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat

Berita Terbaru

CATATAN

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Senin, 22 Jul 2024 - 19:05 WIB

DISDIK

Proyek e- Katalog Disdik Jabar Jadi Sorotan

Senin, 22 Jul 2024 - 18:36 WIB