Operator proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 atau pihak sekolah menandatangani pakta integritas tentang transparansi dan bebas kecurangan selama penerimaan siswa baru.
DARA | Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan para kepala sekolah.
“Saya menyambut baik penandatanganan pakta integritas ini. Apalagi Pak Ade (Plh Kadisdik) walaupun hanya Plh, beliau menandatangani. Berarti kalau ada apa-apa, beliau dicabut yang mana? Dua-duanya, sebagai Plh-nya dan sebagai definitif Kasatpol PP-nya,” kata Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di SMA Negeri 8 Bandung, Selasa (28/5/2024).
“Saya menyambut baik, karena sampai operator (tandatangani pakta integritas). Kalau operator biasanya hanya sebagai pelaksana, sekarang menandatangani pakta integritas dan saya sangat menyambut baik,” imbuhnya.
Menurutnya komitmen dari semua pihak dan level ini menjadi dorongan agar penyelenggaraan PPDB berlangsung bersih, transparan dan betul-betul sesuai aturan. Karena itu, setelah launching PPDB 2024 pada 3 Juni mendatang, masih ditemukan kecurangan atau praktik jual beli kursi, Bey meminta masyarakat untuk melapor.
“Silakan teman-teman, kalau ada yang tahu. Satu kursi berapa juta, laporkan pada kami. Kami akan tindak tegas. Kami juga kerjasama dengan Saber Pungli, jadi kalau ada titip-titip,” tuturnya.
Bey menegaskan proses pendaftaran PPDB 2024 sendiri akan memakai saluran aplikasi SapaWarga dan tidak memberikan peluang pada jalur ilegal.
“Hanya satu melalui SapaWarga. Tidak ada jalur lain, bukan jalur tiba-tiba masuk situ,” katanya.
Guna menampung laporan terkait PPDB, pihaknya juga menyiapkan tim verifikasi laporan masyarakat. Bey menjanjikan laporan terkait kecurangan PPDB akan ditanggapi dan direspon dengan cepat.
“Ada tim verifikasi. Aduan masyarakat akan kami tanggapi dan respon sangat cepat,” ujar Bey.
Bey berharap PPDB 2024 berlangsung bersih tak hanya di Kota Bandung melainkan di kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat. Menurutnya modus siswa titipan lewat orang dalam tidak boleh terjadi di PPDB 2024 ini.
“Lapor kepada kami kalau ada. Punya teman misal ada keluhan dari KCD, sekolah ada yang maksa. Lapor ke kami. Tulis aja di media. Kita ingin transparan betul,” katanya.***
Editor: denkur
