Naik dalam APBD 2020, BPBD Kabupaten/Kota di Jabar Diminta Mandiri

Selasa, 19 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Masih ada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki BPBD. Kota/kabupaten tersebut hingga kini masih menginduk kepada dinas kebakaran.  

 

 

DARA | BANDUNG – Dalam APBD 2020 anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, naik. Untuk itu, semua BPBD Kabupaten Kota diminta mandiri, tidak menginduk lagi pada dinas kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Supriyatno, mengatakan hal tersebut dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) ke-52 di  Lobby Lokantara Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (19/11/2019).

Pada 2019 anggaran untuk logistik kebutuhan korban bencana, lanjut dia, hanya Rp1,2 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat dan Rp4,9 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pada 2019 anggaran belanja langsung BPBD Jabar sebesar Rp22 miliar dan belanja tidak langsung Rp9,9 miliar,” katanya.

Sementara, pada 2020 ada peningkatan belanja langsung total Rp40 miliar dan anggaran tidak langsung Rp14 miliar. “Khusus untuk logistik, meningkat jadi empat kalinya dari Rp1,2 miliar jadi Rp4 miliar sekian,” ujar dia.

Anggaran logistik meningkat karena untuk menambah jumlah peralatan, perlengkapan, pangan, sandang, dan berbagai paket kebutuhan korban bencana alam. “Harapannya, supaya warga terdampak bencana alam dapat terakomodasi dengan lebih baik dari sebelumnya,” kata dia.

Ia menyebutkan, untuk logistik tahun 2019 telah disebar ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, tujuannya agar penanganan korban bencana dapat dilakukan secepatnya.

Menurut dia, hingga saat ini masih ada tiga kabupaten kota yang belum memiliki BPBD secara mandiri, yakni Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kota Depok. “Induk mereka masih berada di dinas kebakaran dan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Kondisi tersebut, terkait dengan kebijakan dari kabupaten kota itu masing-masing. “Kita terus mendorong agar penanggulangan bencana dipisah dengan pemadam kebakaran. Kalau tidak berdiri sendiri, sulit untuk mendapatkan bantuan dan peralatan,” katanya.***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Operasi Yustisi
KPK Ingatkan Istri Pejabat Kabupaten Bandung Jangan Dorong Suaminya Korupsi
Optimalisasi Tertib LLAJ pada Pusat Kegiatan Lokal, Ini yang Dilakukan Dishub Bandung Barat
Deal, Bupati Bandung dan Ketua DPRD Teken KUA-PPAS Tahun 2026
Indikator Masyarakat Sehat Mandiri di Kabupaten Bandung Nilainya Dibawah 100 Poin
Bupati Bandung Tegaskan Kades dan BPD Jangan Ragu Menjalankan Koperasi Merah Putih
Berpotensi Ganggu Operasional Whoosh, KCIC Tertibkan 26 Bangunan Liar di Bandung
Soal Aktivitas Koperasi Merah Putih, Begini Pesan Bupati Bandung buat Kades dan BPD

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:45 WIB

Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Operasi Yustisi

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:50 WIB

KPK Ingatkan Istri Pejabat Kabupaten Bandung Jangan Dorong Suaminya Korupsi

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:21 WIB

Optimalisasi Tertib LLAJ pada Pusat Kegiatan Lokal, Ini yang Dilakukan Dishub Bandung Barat

Senin, 11 Agustus 2025 - 22:26 WIB

Deal, Bupati Bandung dan Ketua DPRD Teken KUA-PPAS Tahun 2026

Senin, 11 Agustus 2025 - 21:29 WIB

Indikator Masyarakat Sehat Mandiri di Kabupaten Bandung Nilainya Dibawah 100 Poin

Berita Terbaru