Moeldoko: Pembantaian di Papua tak Sekadar Kriminal

Rabu, 5 Desember 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto:detiknews)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto:detiknews)

DARA|JAKARTA – Mencermati tragedi pembantaian pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi, Nduga, Papua,  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018), menilai peristiwa itu tak sekadar aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi cenderung aksi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Moeldoko, selain itu istilah yang selama ini ada harus dibahas lebih lanjut, sebab akan mempengaruhi pada penanganan yang dilakukan pemerintah.  Jika pelaku adalah kelompok kriminal, maka Polri yang punya wewenang untuk menangani. Namun, jika separatisme, maka penanganan ada di tangan TNI.
“Keputusan politik mungkin dibicarakan dengan DPR untuk tentukan istilah. Karena istilah bawa implikasi membawa apa,” ucap Moeldoko.

Sisi lain Moeldoko berharap para aktivis hak asasi manusia melihat permasalahan ini dengan jernih. “Saya mengimbau para penggerak HAM dalam negeri dan luar negeri, melihat situasi ini dengan mata terbuka, jangan mata sebelah. 31 warga sipil dengan niat baik untuk bekerja, tapi justru menjadi korban dari perilaku tidak beradab,” ujar Moeldoko.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Lakukan Audiensi, Wirawati Catur Panca-MPR RI Siap Gelar Diskusi Patriotisme Perempuan
Kesbangpol DKI Jakarta Berpotensi Raih Predikat Informatif dalam E-Monev, Ini Syaratnya
Wajib Tahu! Segini Besaran Biaya Perjalanan Haji Tahun Ini
Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia
Elnusa Petrofin Gelar Sosialisasi Bahaya Blind Spot kepada Pelajar di Kota Padang
Traveling Jakarta-Bandung Makin Hemat dan Fleksibel dengan Tarif Parsial
PWI Jabar Mendesak Segera Gelar Kongres Percepatan Untuk Akhiri Dualisme Kepengurusan
Menuju Internet Ramah Anak: Komdigi dan Platform Digital Susun Regulasi Perlindungan Anak
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 Februari 2025 - 17:54 WIB

Lakukan Audiensi, Wirawati Catur Panca-MPR RI Siap Gelar Diskusi Patriotisme Perempuan

Selasa, 18 Februari 2025 - 11:05 WIB

Kesbangpol DKI Jakarta Berpotensi Raih Predikat Informatif dalam E-Monev, Ini Syaratnya

Senin, 17 Februari 2025 - 12:30 WIB

Wajib Tahu! Segini Besaran Biaya Perjalanan Haji Tahun Ini

Senin, 17 Februari 2025 - 12:24 WIB

Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

Senin, 17 Februari 2025 - 12:19 WIB

Elnusa Petrofin Gelar Sosialisasi Bahaya Blind Spot kepada Pelajar di Kota Padang

Berita Terbaru

mobil sim keliling kabupaten Bandung

BANDUNG UPDATE

Rabu, 19 Feb 2025 - 06:22 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Rabu 19 Februari 2025

Rabu, 19 Feb 2025 - 06:20 WIB

Sekda Garut, Nurdin Yana, bersama perwakilan Kemendagri RI,  Sumule Tumbo, saat memimpin rapat sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Senin (17/2/2025)(Foto: Istimewa)

HEADLINE

Pemkab Garut Diminta Pangkas Perjalanan Dinas 50%

Selasa, 18 Feb 2025 - 22:19 WIB