Menuju Etika & Hukum Sebagai Pondasi Politik Yang Berkeadilan di Indonesia

mm

Sabtu, 10 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Seminar bertajuk Fatsoen-Politik & Hukum: Menuju Etika & Hukum sebagai Pondasi Politik yang Berkeadilan di Indonesia.(Foto: Ist)

Seminar bertajuk Fatsoen-Politik & Hukum: Menuju Etika & Hukum sebagai Pondasi Politik yang Berkeadilan di Indonesia.(Foto: Ist)

“Hukum yang terpisah dari etika juga membuat hukum seperti tumpul ke atas, ke para pejabat, politisi dan penguasa, akan tetapi tajam ke bawah yakni ke rakyat kecil,” lanjutnya.


DARA| Praktek-praktek hukum yang mengabaikan etika, seperti dinyatakan almarhum Nurcholish Madjid memunculkan distorsi keadilan, penyimpangan keadilan yang melukai hati masyarakat. Demikian disampaikan Dr.phil Suratno Muchoeri dalam seminar bertajuk Fatsoen-Politik & Hukum: Menuju Etika & Hukum sebagai Pondasi Politik yang Berkeadilan di Indonesia.

Seminar didahului dengan pembacaan puisi Dr. M. Subhi-Ibrahim dan Dhea Megatruh, S.Ag. mengenang almarhum Prof. Dr. Abdul Hadi WM dan diselenggarakan secara hibrid di Pesantren Alam al-Anwari Madani Serang Banten, Kamis (8/2/2024).

Etika Posisinya Diatas Hukum

Suratno yang juga Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina ini menjelaskan etika posisinya di atas hukum karena urutannya adalah nilai, asas, norma dan undang-undang dan etika itu dilevel asas dan norma.

“Hukum juga karena lebih focus ke hal-hal yang dzohir, sehingga memerlukan etika sebagai landasan dan pondasinya. Mengutip filsuf Jerman Immanuel Kant: Dalam hukum kita bersalah kalau melanggar hak-hak orang lain, tapi dalam etika kita sudah bersalah meskipun baru berpikir untuk melakukan hal itu,” katanya.

Di dunia politik Indonesia, menurut Suratno, karena hukum dipisahkan dari etika maka banyak pejabat dan politisi yang sebenarnya cacat moral karena pernah melanggar hukum maupun diduga melanggar tapi masih bisa nyaleg, menjadi pejabat dan lain-lain selama tidak melanggar undang-undang.

“Tidak seperti di negara lain yang langsung mengundurkan diri. Hukum yang terpisah dari etika juga membuat hukum seperti tumpul ke atas, ke para pejabat, politisi dan penguasa, akan tetapi tajam ke bawah yakni ke rakyat kecil,” lanjutnya.

Relasi Hukum dan Eika

Pembicara lain, Fachrizal Afandi SH, MH, PhD Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menjelaskan spirit prophetic dari Nabi Muhammas SAW di hari Isra Miraj bisa menjadi tauladan dalam relasi hukum dan etika.

“Nabi Muhammad sangat tegas dalam penegakkan hukum termasuk akan menghukum anaknya sendiri Fatimah RA jika terbukti bersalah. Nabi SAW juga sangat menjunjung tinggi akhlaq karena itu bagian penting dari misi kenabian beliau,” paparnya.

Di Indonesia menurut Fachrizal, relasi hukum yang terpisah dari etika banyak muncul dalam kasus-kasus conflict of interest, konflik kepentingan seperti misalnya dalam kasus pelangaran etik oleh MK, oleh KPU, fenomena politisasi penyaluran bansos dan lainnya.

“Pejabat dan politisi yang baik harus berakhlaq mulia dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan sehingga terhindar dari dilemma-dilema yang bisa membuat mereka melanggar etika, meski secara hukum sah-sah saja. Jadi sumpah-jabatan para pejabat dan politisi, jargon BUMN berakhlaq, dan juga profesionalisme kerja bisa diimplementasikan secara baik. Oleh karena etika menjadi sangat penting dan tanpa hal itu hukum menjadi kering,” ujar Fachrizal.

Kepentingan Penguasa dan Pejabat

Dr. Fully Handayani Ridwan, SH, MKN, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pembicara menjelaskan bahwa dalam konteks relasi hukum dan etika, lembaga-lembaga hukum di Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan, prosedur dan perangkat-perangkat pengawasan etika.

“Ada Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, di kepolisian, di DPR, di KPK dan lainnya. Problemnya tinggal apakah aturan, prosdur dan perangkat-perangkat itu dijalankan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya atau tidak.

Seringkali hal itu tidak berjalan baik karena menyangkut kepentingan penguasa dan pejabat. Selain itu juga memang dbutuhkan control civil society dan masyarakat luas dalam pengawasan. Sekarang ada internet yang bisa menjadi media efektif dan strategis untuk memainkan fungsi control itu,” jelas Fully.

Lebih lanjut Fully menyatakan bahwa etika juga harusnya tidak hanya menjadi concern pemimpin, pejabat dan politisi saja, akan tetapi juga semua. Masyarakat juga harus beretika jangan anarkhis, main hakim sendiri, menyebarkan hoax, fitnah, black campaign dan sejenisnya. Hal itu bisa mengaburkan opini public tentang mana yang baik dan yang buruk sehingga etika menjadi terjungkir balikkan.

“Dunia pendidikan sendiri juga masih krisis etika. Dosen-dosen terpaksa sibuk dengan urusan administratif sehingga pendidikan etika kepada mahasiswanya menjadi kurang maksimal. Jadi relasi hukum dan etika harus dilihat secara makro dan mikro, di level atas: pemimpin, pejabat, politisi dll., dan di level bawah atau rakyat,” tegas Fully.

Komitmen Pesantren

Pembicara terakhir Kyai Agus Heryanto selaku pengasun Pesantren Alam al-Anwari Madani menegaskan komitmen pesantren untuk turut menjaga hukum dan etika sebagai pondasi politik yang berkeadilan.

Hal itu menurut kyai Agus, bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Di pesantren ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Para santri dan santriwati juga diajari dan dibiasakan untuk berperilaku baik, sopan santun (fatsoen) dan menjunjung tinggi etika.

“Pesantren sadar, santi dan santriwati kelak akan terjun ke masyarakat, tidak hanya jadi pendakwah dan tokoh agama tapi juga bisa jadi pemimpin, pejabat, politisi dan sejenisnya. Harapannya ketika hal itu tercapai, alumni pesantren menjadi pemimpin yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dan etika dalam menjalankan kepemimpinannya,” pungkasnya.

Editor: Maji

Berita Terkait

Ini Peringkat Persib di Klasemen Sementara Usai Kalahkan PSIS
Gegerkan Warga, Benda Mirip Mortir Ditemukan di Kaki Gunung Haruman Jingga Garut
Bupati Cirebon Sebar 20 Ton Beras Murah ke Desa Rawan Pangan
Ini Lokasi Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bandung
Big Metch di Jalak Harupat, Simak Head to head Persib Vs PSIS
Jabar Cegah Stunting agar Bonus Demografi Optimal
Cek Disini, Skema Turunkan Stunting di Jawa Barat
Perpres “Publisher Rights” Dorong Platform Media Sosial Sajikan Konten Jurnalisme Berkualitas

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:27 WIB

Ini Peringkat Persib di Klasemen Sementara Usai Kalahkan PSIS

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:00 WIB

Gegerkan Warga, Benda Mirip Mortir Ditemukan di Kaki Gunung Haruman Jingga Garut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIB

Bupati Cirebon Sebar 20 Ton Beras Murah ke Desa Rawan Pangan

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:21 WIB

Ini Lokasi Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bandung

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:09 WIB

Big Metch di Jalak Harupat, Simak Head to head Persib Vs PSIS

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:50 WIB

Jabar Cegah Stunting agar Bonus Demografi Optimal

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:40 WIB

Cek Disini, Skema Turunkan Stunting di Jawa Barat

Senin, 26 Februari 2024 - 16:22 WIB

Perpres “Publisher Rights” Dorong Platform Media Sosial Sajikan Konten Jurnalisme Berkualitas

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Rabu 28 Februari 2024

Rabu, 28 Feb 2024 - 06:24 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Rabu 28 Februari 2024

Rabu, 28 Feb 2024 - 06:10 WIB