DARA | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan resmi dari pemerintah dari pada terjebak dalam skema rentenir atau “bank emok” yang mencekik.
Menurutnya, pembiayaan mikro perumahan yang diluncurkan Kementerian PKP dengan nama Pembiayaan HOME disiapkan agar masyarakat memiliki akses renovasi rumah ataupun modal usaha secara legal, ringan, dan cepat.
Dalam peluncuran yang dilakukan di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, dilakukan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi KPR FLPP kepada 20 penerima manfaat serta pelaksanaan akad kredit kepada 10 nasabah PNM Mekaar.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) digandeng sebagai salah satu fasilitator pembiayaan mikro perumahan, khususnya bagi nasabah PNM Mekaar yang mayoritas merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Penyaluran pembiayaan ini tidak hanya memungkinkan renovasi rumah, tetapi juga mendukung pengembangan usaha di sektor informal.
Pembiayaan Home dirancang untuk mendukung keluarga prasejahtera termasuk nasabah PNM Mekaar dalam merenovasi rumah yang juga kerap difungsikan sebagai tempat usaha, sehingga PNM bukan hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendampingi, melatih, hingga membantu nasabah untuk naik kelas bersama penyedia jasa keuangan yang aman.
“Jadi nggak usah marah-marah untuk menghadapi rentenir. Tapi kita hadapi lewat Program Pembiayaan Mikro Perumahan yang prosesnya lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk masyarakat. Sehingga nggak ada lagi masyarakat meminjam uang dari rentenir,” jelas Maruarar.
Menteri PKP berharap dengan Pembiayaan Home masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya dan bisa menghuni rumah subsidi yang layak.
“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ada karpet merah untuk masyarakat di bidang perumahan, dan kami laksanakan lewat BPHTB dan PBG gratis. Ada sekitar 26 juta RTLH yang perlu direnovasi dan jumlahnya di Jabar cukup banyak dan saya yakin KDM bisa membuat perubahan mendasar di Jabar lewat program perumahan,” katanya.
Merespon hal tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebutuhan rumah di Jawa Barat terus meningkat di tengah keterbatasan lahan yang tersedia.
Program pembiayaan mikro perumahan ini hadir sebagai jawaban, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah atau rumah tidak layak huni (RTLH) namun belum mampu melakukan renovasi.
Editor: denkur
