Mendagri Sesalkan Perilaku Kepala Daerah

Minggu, 28 Oktober 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA| JAKARTA  – Kasus korupsi belum surut menghantam kepala daerah. Fakta itu dissesalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo.

“Kami menyesalkan ya. Baru belum dingin, masih memanas kembali,” ucap Tjahjo di sela menghadiri pelantikan kepengurusan Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (28/10/2018).

“Saya kira tolonglah, termasuk diri saya, saling mengingatkanlah. Hati-hati dengan area rawan korupsi,” imbuh Tjahjo, seperti ditulis detik.com.

Tjahjo menyebut area rawan korupsi itu seperti jual beli jabatan, mekanisme hibah dan bantuan sosial, peraturan daerah retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta perizinan, termasuk soal proyek. Menurutnya, integritas para kepala daerah itu harus dikedepankan.

Ditulis detik.com, kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK memang cukup intens terkait kepala daerah. Seperti pada Senin 15 Oktober 2018 ketika tim KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait suap proyek Meikarta. Menyusul kemudian pada Rabu 24 Oktober 2018 saat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap karena menerima suap soal jual beli jabatan.

Untuk itulah, Tjahjo menekankan kinerja inspektorat daerah sebagai pengawas untuk ditingkatkan. Dia juga mengaku sudah mengevaluasi aturan mainnya.

“Sudah, sedang dievaluasi, sudah selesai kok, tinggal PP (Peraturan Pemerintah)-nya saja yang diselesaikan,” ujarnya.***

Editor: Denkur

Berita Terkait

“Pulang Kerja, Saatnya Gas Lagi!” Enervon Active Gaungkan Hidup Aktif & Produktif Setelah Kerja
Meluruskan Fakta: Edukasi Publik atas Status Organisasi PWI dan Klaim Kepemimpinan
Disaksikan Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan
GREAT Institute Menyembelih Kurban di Tanah Terluka: Simbol Perlawanan Warga Pesisir Banten
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas: Dana Haji Sebaiknya Tetap Dikelola BPKH
Ini Susunan Panitia Kongres Persatuan PWI yang Segera Bekerja
KPK Kunjungi Kantor Pusat SMSI, Jalin Kerjasama Pencegahan Korupsi di sektor usaha Media Siber
Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sepakat Gelar Kongres Persatuan PWI Paling Lambat Agustus 2025
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 12:59 WIB

“Pulang Kerja, Saatnya Gas Lagi!” Enervon Active Gaungkan Hidup Aktif & Produktif Setelah Kerja

Minggu, 15 Juni 2025 - 17:21 WIB

Meluruskan Fakta: Edukasi Publik atas Status Organisasi PWI dan Klaim Kepemimpinan

Jumat, 13 Juni 2025 - 19:34 WIB

Disaksikan Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan

Minggu, 8 Juni 2025 - 14:38 WIB

GREAT Institute Menyembelih Kurban di Tanah Terluka: Simbol Perlawanan Warga Pesisir Banten

Jumat, 6 Juni 2025 - 11:09 WIB

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas: Dana Haji Sebaiknya Tetap Dikelola BPKH

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD Kota Sukabumi Gelar Paripurna Bahas RPJMD

Selasa, 17 Jun 2025 - 17:57 WIB