DARA | JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan bersikap netral, tapi harus tegak lurus kepada pimpinannya yaitu presiden. Demikain diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di Rakor Program Pengembangan SDM kepala BPSDM se Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta, Sabu lalu (2/3/2019).
“Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan,” ujarnya seperti dilansir detikcom.
Tjahjo juga mengatakan, ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden. Gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini.
“Sebagai pejabat daerah ya dia netral, tapi sebagai wakil partai, pribadi, didukung partai politik ya dia boleh kampanye. Tapi izin kepada KPU kalau hari kerja, Sabtu-Minggu nggak boleh menggunakan uang daerah, mobil dinas aset daerah, fair,” ujarnya.***
Editor: denkur
