DARA | JAKARTA – Dua tangki Pertamina dibajak serta menyandera sipurnya oleh Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina (SPAMTP), pukul 05.00 WIB, Senin (18/3/2019). Namun, dibantah pelaku. “Bukan membajak, karena kebetulan sopir yang dua mobil tadi teman kita juga,” ujar Daryono, Koordinator Lapangan SPAMTP).
Daryono mengatakan, tangki itu dibawa ke depan kompleks istana, tepatnya di depan Taman Pandang, sekitar pukul 05.00 WIB pagi tadi. “Tapi kami tidak sepakat apa pun yang terjadi, harus selesai, apa pun hasilnya, hari ini,” ujar Daryono.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan memfasilitasi massa aksi untuk bertemu dengan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga. Namun, pihak PT Pertamina Patra Niaga yang datang ke lokasi aksi bukanlah orang yang dapat mengambil keputusan.
Setelah itu, Daryono menyebut polisi meminta massa aksi mengevakuasi dua unit mobil tangki ke dalam Monas. Pihak massa aksi setuju dengan permintaan polisi tersebut asalkan polisi menghadirkan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga yang dapat membuat keputusan.
“Mobil evakuasi dengan garasi akan memanggil pihak Pertamina dan Patra Niaga yang bisa mengambil keputusan tetapi mobil harus dievakuasi di dalam mobil Monas,” ujarnya seperti dilansir detikcom.
Permintaan itu pun disetujui oleh kedua belah pihak. Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga saat ini masih melakukan negosiasi dengan tim delegasi massa aksi terkait persoalan upah normatif.
Kata Daryono, upah normatif ini sudah lama menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Daryono menyebut pihaknya menggelar aksi sejak 20 bulan lalu.
Pada 31 Januari 2019, perwakilan massa aksi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Seskab Pramono Anung. Menurut Daryono, Jokowi memerintahkan Pramono untuk menyelesaikan persoalan upah normatif.
“Sampai akhirnya kita menunggu dua minggu prosesnya itu belum ada kejelasan juga,” ujar dia.
Karena tak ada kejelasan, massa pun menggelar aksi lagi pada 13 Februari 2019. Saat itu mereka menghadang mobil Jokowi yang baru keluar dari Istana.
Dalam kesempatan itu, Jokowi berjanji segera menyelesaikan aduan dari massa aksi. Jokowi disebut Daryono menginstruksikan Rieke Diah Pitaloka untuk melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan.
“Pasca presiden memberikan mandat kepada Rieke Diah Pitaloka sudah ada pertemuan sebanyak lima kali tapi juga tidak menemui titik temu, tim Rieke dan tim perunding. Dari perusahaan kita disuruh dijadikan tukang cukur rambut dan servis AC, yang jelas bukan basic kami, bukan keahlian kami,” imbuhnya.
Rieke pun akhirnya mundur sebagai tim juru runding terkait persoalan upah normatif tersebut. Atas hal itu, massa kembali menggelar aksi pada hari ini agar ada solusi terkait persoalan tersebut.***
Editor; denkur
Bahan: detikcom
