Wali kota menuturkan, pelantikan tersebut merupakan upaya untuk mendorong kemajuan smart city di Kota Bandung. Sistem ini harus terus dikembangkan agar bisa dimanfaatkan oleh warga kota seiring dengan kebutuhan akan percepatan pembangunan yang semakin tinggi.

“Saya berharap hadirnya dewan smart city bisa membantu seluruh program pembangunan Kota Bandung. Semuanya bisa didigitalisasi oleh dewan smart city ini agar bisa terlaksana dengan baik dan berkualitas,” katanya.

Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas ini bertugas untuk memberi masukan kepada kepala daerah tentang membidik kemajuan smart city dari enam sektor. Keenamnya yakni smart governance, smart economy, smart branding, smart living, smart environment, dan smart society. Setiap bidang dikoordinatori oleh dinas yang kompeten di sektor tersebut.

Seperti smart governance dimotori oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, smart branding oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, smart economy oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, smart living oleh Kepala Dinas Tata Ruang, smart society oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, serta smart environment oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Selain dari kedinasan, Dewan Smart City juga melibatkan lintas sektor, seperti Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Bandung, Kepala Kantor Imigrasi Kota Bandung, hingga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyatakan, ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Bandung mengoptimalkan akselerasi smart city. Apalagi saat ini Kota Bandung menjadi salah satu kota cerdas terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kalau sekarang tingkat kematangannya itu sudah di level A, sudah dikatakan smart. Evaluasi terakhir pada Oktober, kita di posisi di paling baik di Indonesia,” ujar Anton.

Saat ini Kota Bandung masih menjadi rujukan pelaksanaan smart city di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kota dan kabupaten di Indonesia yang ingin bekerja sama dengan Kota Bandung dan mengadopsi aplikasi yang sudah tersedia.

“Kita sudah membagi-bagikan secara gratis ke hampir 140 kota/kabupaten aplikasi, bisa dari kepegawaian, SIRA, dan pelayanan lainnya,” katanya.***

Editor: Ayi Kusmawan