Adanya rencana lockdown dari Pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau covid-19, dinilai oleh sejumlah pihak merupakan keputusan yang tepat bila nantinya dilakukan. Dengan begitu, bisa memutus mata rantai virus corona agar tidak semakin meluas.
DARA | BANDUNG – Tokoh Pemuda yang juga Sekretaris DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Bandung, Dadang Risdal Azis mengatakan, jika memang lockdown akan diberlakukan di Indonesia, maka tentunya pemerintah harus menyiapkan anggaran yang besar.
“Karena yang akan terkena imbasnya tentu kebanyakan masyarakat kecil, bukan orang kaya. Sebab, bagi masyarakat mampu tidak akan berpengaruh dengan kebutuhan pokok, seperti beras dan lainnya. Sementara masyarakat miskin akan menjadi dilema karena harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Dadang saat ditemui di Masjid Al Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3/2020).
Dadang mengakui, rencana lockdown itu bisa menjadi langkah agar penyebaran virus corona terputus. Tapi kata dia, pemerintah harus siap dengan konsekuensinya menyediakan anggaran untuk sembako bagi masyarakat kecil.
“Sekarang kalau masyarakat diharuskan diam di rumah karena lockdown, tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti beras dan lauk pauknya, termasuk kebutuhan lainnya,” katanya.
Sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), jika lockdown benar diberlakukan maka akan mengakibatkan terhentinya pelayanan administrasi publik. Karena semua tugas dikerjakan di rumah dan hanya mengandalkan teknologi seperti media sosial.
“Sekarang saja diberlakukan sistem 3-1, 3 hari kerja, 1 hari libur, sudah menyebabkan pelayanan publik terganggu. Apalagi kalau diberlakukan lockdown,” tuturnya.
Menurutnya penyebaran virus corona ini merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), yang mengakibatkan munculnya kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Dari KLB ini muncul berbagai instruksi dan imbauan demi keselamatan masyarakat.
“Namun, saya meminta pemerintah bisa bersikap adil dalam menerapkan kebijakan dengan menjadikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kecil sebagai prioritas,” harapnya.***
Editor: Muhammad Zein
