Kusmana: Pembentukan Perda Instrumen Mencapai Tujuan Desentralisasi

mm

Jumat, 1 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Wali KOta Sukabumi, Sukmana Hartadji (Foto: Ist)

Pj Wali KOta Sukabumi, Sukmana Hartadji (Foto: Ist)

Kewenangan pembentukan perda, salah satu wujud mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah dan instrumen mencapai tujuan desentralisiasi.

DARA | Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji hadir di rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, Kamis (30/11/2023).

Ada tiga agenda yang dibahas dalam paripurna tersebut, yakni penetapan rancangan keputusan DPRD Kota Sukabumi tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Sukabumi tahun anggaran 2024.

Penyampaian hasil reses anggota DPRD Kota Sukabumi, serta persetujuan atas raperda APBD Kota Sukabumi tahun 2024.

Kusmana dalam pendapat akhirnya mengatakan, kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah dan instrumen sarana mencapai tujuan desentralisiasi.

“Perda berperan mendorong desentralisasi dengan tujuan dua sisi baik pemda dan pemerintah pusat,” ujarnya.

“Pemda berhak menetapkan perda dan peraturan lainnya dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,” imbuhnya.

Kusmana juga mengatakan, perencanaan penyusunan perda bagian dari program legislasi daerah dan disusun bersama-sama DPRD dan pemda.

Ada delapan program pembentukan perda yang disepakati di 2024, yakni: pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, perubahan perda Nomor 5 tentang PDAM, RPJPD, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pertanggungjawaban APBD 2023, dan perubahan APBD 2024.

Terkait raperda APBD 2024, lanjut Kusmana, telah disepakati dan akan dievaluasi selama 15 hari kerja oleh gubernur Jabar dan dikakujan penyempurnaan selama tujuh hari.

Pengelolaan keuangan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Raperda 2024 dilakukan penyesuaian sesuai aturan dan dibahas antara pemda dan DPRD. Dalam momen itu disampaikan komposisi rancangan APBD 2024 setelah disesuaikan.

Editor: denkur

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga Regional JBB Salurkan Bantuan Korban Puting Beliung di Kabupaten Sumedang
Baznas Kabupaten Sukabumi Beri Bantuan kepada Empat Penyandang Disabilitas
Gegerkan Warga, Benda Mirip Mortir Ditemukan di Kaki Gunung Haruman Jingga Garut
FPD Diharapkan Kusmana Berkomitmen Lakukan Upaya Mengurangi Sampah
Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi Terima Penghargaan Soal Pajak
Bupati Cirebon Sebar 20 Ton Beras Murah ke Desa Rawan Pangan
Jabar Cegah Stunting agar Bonus Demografi Optimal
Cek Disini, Skema Turunkan Stunting di Jawa Barat

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:37 WIB

Pertamina Patra Niaga Regional JBB Salurkan Bantuan Korban Puting Beliung di Kabupaten Sumedang

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:00 WIB

Gegerkan Warga, Benda Mirip Mortir Ditemukan di Kaki Gunung Haruman Jingga Garut

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:54 WIB

FPD Diharapkan Kusmana Berkomitmen Lakukan Upaya Mengurangi Sampah

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:15 WIB

Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi Terima Penghargaan Soal Pajak

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIB

Bupati Cirebon Sebar 20 Ton Beras Murah ke Desa Rawan Pangan

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:50 WIB

Jabar Cegah Stunting agar Bonus Demografi Optimal

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:40 WIB

Cek Disini, Skema Turunkan Stunting di Jawa Barat

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:29 WIB

BPBD Jabar Siapkan Terpal untuk Warga Terdampak Puting Beliung di Kertasari

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Rabu 28 Februari 2024

Rabu, 28 Feb 2024 - 06:24 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Rabu 28 Februari 2024

Rabu, 28 Feb 2024 - 06:10 WIB