Kopti Cianjur Gelar Operasi Pasar Kacang Kedelai

Kamis, 14 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat alokasi stok kacang kedelai impor sekitar 5,7 ton yang dijual di bawah pasaran saat ini. Langkah itu sebagai upaya pemerintah mengendalikan harga kacang kedelai impor yang akhir-akhir melonjak signifikan.


DARA – Ketua Kopti Kabupaten Cianjur, Hugo Siswaya, mengatakan dalam operasi pasar itu kacang kedelai impor di jual di kisaran Rp8.500 per kilogram.

Saat ini, lanjut Hugo, harga komoditas kacang kedelai impor yang merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe di kisaran Rp9.200 per kilogram.

“Ini langkah pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dalam upaya langkah-langkah cepat penanganannya, seperti penanaman kedelai serta mengumpulkan para importir,” kata Hugo, kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).

Hugo menuturkan, kebutuhan kacang kedelai di Kabupaten Cianjur rata-rata sebanyak 300 ton per bulan atau 10 ton per hari.

Dengan upaya Kementerian Pertanian mengumpulkan para importir itu berbuah hasil positif. Kata Hugo, para importir mendistribusikan stok kacang kedelai yang mereka punya untuk dijual ke para perajin tahu dan tempe.

“Alhamdulillah, Kabupaten Cianjur kebagian stoknya. Ada subsidi dari pemerintah sehingga harganya bisa lebih murah dari pasaran,” ujar Hugo.

Hugo menuturkan naiknya harga komoditas kacang kedelai saat ini karena dipicu perdagangan global. Artinya, harga komoditas kacang kedelai di tingkat dunia pun naik.

“Situasi dan kondisinya secara umum memang seperti itu,” jelasnya.

Penaikan harga kacang kedelai impor yang tak terkendali, sebut Hugo, sempat membuat perajin tahu dan tempe di Kabupaten Cianjur mogok produksi selama tiga hari. Namun, sekarang mereka sudah kembali berproduksi karena menyiasatinya dengan mengurangi ukuran.

“Kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat agar memaklumi kalau saat ini di pasaran ukuran tahu dan tempe berkurang serta harganya naik. Ini karena memang harga bahan baku juga naik,” katanya.

Di Kabupaten Cianjur sendiri terdapat lebih kurang 200-an perajin tahu dan tempe. Sekitar 80-90 perajin di antaranya tercatat masih rutin bertransaksi dengan Kopti Kabupaten Cianjur.

“Sekarang hampir semuanya melanjutkan produksi tapi dengan terpaksa mengurangi ukuran dan menaikkan harga,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Breakingnews, Pesta Rakyat Pernikahan Putra Gubernur Jabar dengan Wakil Bupati Garut Tewaskan Tiga Warga
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Biro Sukabumi Nyatakan Sikap, Terkait Dugaan Pelarangan Peliputan saat Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Sukabumi
Waspada! Beredar Penipuan Mencatut Nama Sekretaris DPKP Kabupaten Sukabumi
PWI Jabar Minta Pemkab Indramayu Kaji Ulang Pengosongan Gedung Graha Pers
Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut
Pengusiran Wartawan dari Gedung Pemda, PWI Ciayumajakuning : Ini Bukan Soal Aset, Tapi Soal Hak dan Pembungkaman Kritik Lewat Birokrasi
Rotasi Besar-Besaran Pejabat Cirebon: Jabatan Sekda Kosong, Bupati Imron Rombak 16 Posisi Eselon II
Bupati Cirebon Lantik 1.735 PPPK, Harap Jadi Agen Perubahan di Tengah Masyarakat
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:21 WIB

Breakingnews, Pesta Rakyat Pernikahan Putra Gubernur Jabar dengan Wakil Bupati Garut Tewaskan Tiga Warga

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:11 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Biro Sukabumi Nyatakan Sikap, Terkait Dugaan Pelarangan Peliputan saat Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Sukabumi

Jumat, 18 Juli 2025 - 18:01 WIB

Waspada! Beredar Penipuan Mencatut Nama Sekretaris DPKP Kabupaten Sukabumi

Jumat, 18 Juli 2025 - 11:22 WIB

Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut

Jumat, 18 Juli 2025 - 11:07 WIB

Pengusiran Wartawan dari Gedung Pemda, PWI Ciayumajakuning : Ini Bukan Soal Aset, Tapi Soal Hak dan Pembungkaman Kritik Lewat Birokrasi

Berita Terbaru