Komisi I DPRD Jabar Nilai Batas Desa Sangat Diperlukan

Selasa, 12 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KETUA Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman. * (Humas DPRD Provinsi Jawa Barat)

KETUA Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman. * (Humas DPRD Provinsi Jawa Barat)

Penetapan batas desa berpengaruh besar terhadap rencana pemekaran desa.

DARA | Demikian dikatakan Ketua Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman dalam kunjungan kerjanya ke DPMD Kabupaten Purwakarta, beberapa waktu lalu.

Bedi Budiman mengatakan, batas desa ini memang sangat diperlukan secara presisi yang bertujuan untuk memastikan kewilayahan dari desa. Terutama adanya kepastian hukum mengenai batas teritori yang akan bermanfaat untuk kedepannya untuk pemekaran. Secara keseluruhan pemekeran desa saat ini sangat diperlukan oleh desa – desa di Jabar.

“Karena ada kenuntungan secara fiskal dari pusat, sebagai contoh masyarakat Jawa Barat ini ada hampir 50 juta orang, tetapi desanya hanya lima ribuan desa. Sedangkan di Jawa Timur penduduknya kurang dari Jawa Barat jauh, tapi desanya sampai tujuh ribuan, sehingga ada manfaat fiskal sekitar dua triliun,” ujar Bedi.

Bedi melanjutkan, pihaknya mengapresiasi pengawasan dan penetapan batas desa di wilayah Kabupaten Purwakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemekaran desa walaupun belum sepenuhnya selesai.

“Saya apresiasi pemerintah Kabupaten Purwakarta lalu kemudian dari kepentingan desanya kunjungan kami ke kantor desa itu bahwa kita bisa menjaga untuk di wilayah tersebut memang belum tergerak untuk adanya pemekaran yang artinya bahwa bagi kami ya memang, harus secara bottom up, pemerintahan desa itu mengajukan diri untuk pemekaran,” tutur Bedi, dikutip dari Koran Gala, Selasa (12/3/2024).

Editor: denkur

Berita Terkait

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun
Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial
DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda
ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya
Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat
Peran Pengawasan Pendidikan Inklusi di Jabar Jadi Obyek Studi Banding Sulawesi Utara
Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:42 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial

Senin, 1 Juli 2024 - 15:08 WIB

DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda

Senin, 1 Juli 2024 - 15:00 WIB

ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Minggu, 30 Juni 2024 - 17:24 WIB

Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Senin 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 07:16 WIB

mobil sim keliling kabupaten Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Senin 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 07:06 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Senin 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 07:04 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

Dukung Kang Arfi, Gajah Gibran Sebut Bandung Butuh Pemimpin Solutif

Minggu, 14 Jul 2024 - 15:50 WIB

Foto: Istimewa

NASIONAL

Mencicipi Citra Rasa Kopi di K-Coffee Culture & Arts KCCI

Minggu, 14 Jul 2024 - 15:46 WIB