Komisi A DPRD : Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Bisa Diajukan Setelah 9 Oktober

Kamis, 30 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Ya mudah-mudahan saja akhir Oktober ini kita bisa segera melaksanakan proses Pilkades serentak, ya kita nanti tunggu saja jawaban dari Kemendagri seperti apa,” tambahnya.


DARA – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Riki Ganesha mengatakan, pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung yang akan digelar di 49 Desa bisa diajukan setelah tanggal 9 Oktober 2021.

Seperti diketahui, Pilkades serentak semula akan digelar pada bulan Juli 2021. Namun karena situasinya masih pandemi Covid-19, terpaksa ditundak dua bulan. Hal itu sesuai dengan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak, dan Pilkades PAW Pada Masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran tersebut akan berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2021, sehingga tidak boleh ada satupun Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkades serentak sebelum tanggal tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Riki Ganesha.

Riki menyebut setelah tanggal 9 Oktober 2021, pemerintah daerah baru bisa mengajukan surat rekomendasi kepada Kemendagri terkait penyelenggaraan Musdes untuk persiapan pelaksanaan Pilkades serentak.

“Kalau di kita itu Musdesnya tinggal tiga tahapan lagi, diantaranya kampanye akhir, masa tenang dan pencoblosan. Hanya tinggal tiga tahap itu, istilahna mah tinggal ‘ger’ aja, namun memang kan kita harus menghormati kebijakan pusat,” ujar Riki di Soreang, Kamis (30/9/2021).

Nantinya didalam surat pengajuan rekomendasi kepada Kemendagri itu disertakan pemaparan persiapan kita di daerah, status wilayah berdasarkan tingkat penyebaran covid-19, lalu dipaparkan juga terkait pelaksanaan vaksinasi di daerah sudah sejauh apa terutama wilayah yang akan melaksanakan Pilkades serentak.

“Ya mudah-mudahan saja akhir Oktober ini kita bisa segera melaksanakan proses Pilkades serentak, ya kita nanti tunggu saja jawaban dari Kemendagri seperti apa,” tambahnya.

Terkait opsi Pilkades parsial yang sempat dilontarkan Bupati Bandung, menurut Riki itu hanya lontaran kata spontanitas dari Bupati Bandung sebagai bentuk keinginan hatinya untuk segera melaksanakan Pilkades karena melihat situasi di daerah banyak jabatan Kepala Desa yang telah habis.

“Pemerintah daerah (Bupati) sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan agar Pilkades serentak bisa dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi karena kebijakannya itu dari pusat ya akhirnya kita harus menyesuaikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di wilayah,” paparnya.

Ia berharap seluruh stakeholder bisa tetap menjaga silaturahmi, koordinasi, dan kondusifitas di wilayah. Memang dapat dipahami bahwa masyarakat sangat menanti pesta demokrasi ditingkat desa untuk dapat memilih pucuk pimpinannya masing-masing, namun situasinya memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai jadwal.

Sejalan dengan Riki Ganesha, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB, Acep Ana juga berharap masyarakat terutama para calon Kepala Desa bisa bersabar menunggu pelaksanaan Pilkades serentak.

Acep memaparkan ada 49 desa yang tersebar di 24 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades serentak, jumlah pemilihnya mencapai 450 ribu suara dengan hitungan anggaran Rp.20ribu per suara.

“Kalau ditotalkan berarti anggaran untuk Pilkades itu kita siapkan sebesar Rp.9,5 miliar. Itu dananya sudah siap. Kesiapan anggaran dan kesiapan pelaksanaan itulah yang harus dilaporkan ke pemerintah pusat,” katanya.

Salah satu hal yang bisa mendorong terlaksananya Pilkades, menurut Acep adalah dorongan vaksinasi masyarakat, terutama di wilayah yang akan menggelarnya karena capaian vaksinasi juga merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan.

Ia meminta masyarakat juga bisa mendukung program pemerintah dalam mengentaskan pandemi covid-19 agar semua program dan strategi yang telah dilakukan Bupati Bandung untuk mendorong pemulihan berbagai sektor di Kabupaten Bandung bisa berhasil.

“Ya kita berdoa saja semoga semua usulan-usulan kita terkait kesiapan tahapan, kesiapan anggaran, yang nanti kita ajukan ke Kemendagri bisa membuat Kemendagri tidak lagi menunda pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bandung,” pungkasnya.

 

Editor : Maji

Berita Terkait

Akademisi: Realisasi Belanja dan Pendapatan Jabar Masih di Jalur yang Tepat
Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat
Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur
Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel
Bupati Bandung Barat Berikan Reward pada Tiga Perangkat Daerah
Akses Menuju Stasiun Makin Mudah, Pengguna LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti Terus Naik
Geger di Mapolresta Cirebon! Puluhan Polisi Mendadak Dites Urine, Ada Apa?
KH Abbas Abdul Jamil Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Cirebon Optimis dan Bangga

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 10:57 WIB

Akademisi: Realisasi Belanja dan Pendapatan Jabar Masih di Jalur yang Tepat

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:03 WIB

Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur

Rabu, 9 Juli 2025 - 21:39 WIB

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel

Rabu, 9 Juli 2025 - 18:14 WIB

Bupati Bandung Barat Berikan Reward pada Tiga Perangkat Daerah

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:43 WIB

Akses Menuju Stasiun Makin Mudah, Pengguna LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti Terus Naik

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Raker Raperda

Jumat, 11 Jul 2025 - 08:20 WIB

CATATAN

PERANG ISRAEL-HAMAS “Hamburger Hill”, Gaza dan Vietnam

Kamis, 10 Jul 2025 - 16:08 WIB