DARA|JAKARTA- Ketua DPR Bambang Soesatyo, (Bamsoet) menyatakan ada sejumlah PNS/ASN yang anrtiPancasila. Ini dia sebutkan akibat kelemahan dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa lalu. Maka Bambang, mendorong adanya perbaikan dalam rekrutmen ASN masa datang.
Bambang mengaku terkejut oleh adanya temuan sekitar 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Menurutnya, temuan ini menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. “DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (19/11).
Pernyataan ini sebagai reaksi atas pernyataan Kemendagri yang menyebutkabn 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen (Purn) Soedarmo menilai penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.
Mengutip data Kemendagri yang merujuk pada hasil survei lembaga Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017, yang berisi antara lain menyatakan 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi khilafah.
Selain persoalan PNS antipancasila, Bamsoet juga menyebut masalah masjid-masjid di kementerian, lembaga, BUMN, yang terpapar ideologi radikal. Hal itu didasarkan atas pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan BUMN sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.
Informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.
“Pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI,” tutur dia, yang juga politikus Partai Golkar itu.
Bamsoet juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dan tak membiarkan dua hal itu. Baginya, dua masalah di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah kecolongan.
“Maka, sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan,” tandasnya.***
bahan : CNNIndonesia.com
