Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemkab Bandung Barat (KBB) untuk “move on”.
DARA | Meski tidak menjelaskan secara rinci tentang kata itu, namun Arsan beberapa kali menyampaikannya di hadapan para aparatnya.
Ketika bersilaturahmi dengan para tokoh pemekaran KBB di Lantai 3 Gedung Utama Bupati, Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Rabu (7/2/2024) malam, kata-kata “move on” kembali muncul.
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya perlu klarifikasi sekarang. Pertama, saya menata staf. Saya lebih meyakinkan kepada bahwa temen-temen mungkin harus sudah “move on” kali ke depan mau lebih maju,” tuturnya.
Ia melanjutkan, meskipun dirinya tidak punya masalah pribadi dengan seseorang, namun jika bicara tentang perkantoran sama saja mempermainkan insan pemerintahan.
Jika diantaranya, ada yang mencoba-coba bermain-main dengan persoalan pemerintahan, maka ia tidak akan tinggal diam.
“Kalian kalau ada masih “baleloh” dengan siapapun, kaitan dengan masalah pemerintahan, anda berhadapan dengan saya,” katanya.
Diakuinya, mungkin kata-katanya dianggap kasar. Namun sekali lagi ia menegaskan jika dirinya tidak akan membiarkan pemerintahan ini bekerja tanpa komando.
“Jadi mohon maaf, staf ini adalah staf saya. Dan saya hanya ingin mengatakan ke temen-temen, ayo kita keluarga besar ASN loyalitasnya adalah kepada pimpinan,” ujarnya.
Arsan juga mengatakan, jika bentuk loyalitas seorang ASN kepada pimpinannya, bukan secara person. Namun lebih bersifat bertanggung jawab dan loyalitas terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
“Saya dapat informasi dari tim saya, kalian masih ada yang mencoba membiayai pihak-pihak luar. Hati-hati saya bilang, ini peringatan terakhir. Begitu saya dapat, saya langsung laporkan nggak ada ampun,” katanya.
Arsan bilang seperti itu, sebenarnya berniat baik, sebagai perwujudan rasa sayang terhadap aparatnya.
Ia ingin ikut membangun KBB dengan caranya sendiri. Ketitikan, masukan akan diterimanya sepanjang tidak sedang berupaya menjatuhkan dirinya.
“Saya mengurus KBB ini memang berbeda dengan Pj lainnya. Ada satu LSM mengatakan, pak kenapa nggak melaksanakan saja sesuai SK-nya (SK sebagai Penjabat Bupati) hanya 6 item saja. Masha Allah, ” ujarnya.
Menurutnya kata-kata tersebut, tidak sesuai dengan niatannya. Bahkan ketika ada yang mengkritik dirinya untuk mengurusi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja, menurutnya hal itu sebuah perkeliruan.
Mungkin pemahaman orang yang mengatakan seperti itu, bahwa kepala daerah pemegang kekuasaan keuangan daerah.
“Saya tersinggung, hei saya Pj, Saya kepala daerah. Urusan saya bukan urusan DPA, urusan saya masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, tokoh pemekaran KBB, Yacob Anwar Lewi mengatakan jika kondisi KBB saat ini tidak sedang baik-baik saja. Khususnya di dunia birokrasi pemerintahan yang terkesan ada dua matahari.
“Harus segera diperbaiki. Disini peran Pak Pj, harus bisa menangani dengan cara pendekatan emosional, pendekatan rasa,” ujar Yacob.
Baginya justru ini menjadi sebuah pertanyaan menarik, kenapa birokrat pejabat KBB masih suka nurut sama pemimpin lama yang berdampak pada pelayanan lamban.
“Apa karena ada jasa atau ada hal lain, kita bukan membenarkan yang biasa tapi harus membiasakan yang benar,” katanya.
Berbagai persoalan yang dihadapi saat ini seperti carut mutasi jabatan yang dibatalkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di era kepemimpinan lalu, gagal bayar sebesar Rp166 miliar, plus utang ke PT SMI lebih dari Rp100 miliar, rasanya sulit terselesaikan pada tahun 2024 ini.
Ia memprediksi bisa dituntaskan paling sekitar dua tahunan dari sekarang.
Sementara jabatan Pj Bupati Bandung Barat terbatas, hanya setahun ini saja sehingga untuk bisa menyelesaikannya dengan sebuah kekompakan.
“Keinginan dan mimpi Pak Pj dalam menaikan PAD Rp1 triliun mungkin saja bisa tercapai, asalkan dikaji lagi secara mendalam dan tidak membebani masyarakat. Intinya harus dijaga kekompakan birokrasi dalam mengelola pemerintahan,” tutur Jacob.
Ia juga menanggapi tentang banyaknya sorotan miring, bahkan nyinyiran dari langkah dan kebijakan Pj Bupati Bandung Barat saat ini, adalah sebuah tantangan.
Sebaliknya, ia mengajak masyarakat dan birokrat juga untuk mendukung program Pj sepanjang demi kemaslahatan masyarakat.
“Itu memang sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dijalani. Kita mendo’akan agar apa yang ditekankan Pak Pj untuk perbaikan Bandung Barat ini, bisa terwujudkan,” ujarnya.
Editor: denkur
