Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Barat (Jabar), untuk berkolaborasi dengan FPK KBB dalam melaksanakan program kegiatannya.
DARA | “Kepengurusan FPK di Bandung Barat sudah terbentuk dan sudah mengantongi legalitasnya. Tinggal eksen di lapangan, silahkan kalau FPK Jabar mau berkolaborasi dengan Bandung Barat, ” kata Ketua Kesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko, saat rapat koordinasi (Rakor) FPK Jabar dengan FPK KBB di ruang rapat Kesbangpol KBB, Selasa (8/8/2023).
Kondisi anggaran Pemkab Bandung Barat saat ini, belum bisa memberikan dukungan finansial bagi mitra strategis Kesbangpol, seperti FPK.
Apung memaklumi FPK KBB belum bisa sepenuhnya menyelenggarakan program kegiatannya karena terbentur dengan keterbatasan anggaran.
Ia juga meminta FPK KBB, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terlebih saat ini, tengah menghadapi Pemilu 2024 yang cukup rentan dengan isu perbedaan suku dan ras.
“Jangan sampai itu terjadi (konflik). Di situlah, FPK harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya konflik akibat beda dukungan yang merembet pada isi ras dan kesukuan,” tandas Apung.
Sementara, dalam rakor tersebut perwakilan dari FPK Jabar adalah Ketua I Hendry Hidayat, Sekretaris I Syafruddin dengan anggota Ade Gumilar, Rinne Tanumuljana dan Enung Karwati.
Dalam kesempatan tersebut, Ade Gumelar menyatakan, jika pihaknya mengapresiasi kepengurusan FPK KBB yang berjuang mempertahankan eksistensi organisasi.
“Mendengar cerita perjalanan FPK Bandung Barat, luar biasa perjuangannya. Kepengurusannya cukup banyak, di daerah lain malah diantaranya hanya ada ketuanya saja,” ungkap Ade.
Ia berharap FPK KBB bisa lebih eksis berada di tengah-tengah masyarakat. Terutama mensosialisasikan program pembauran, sebagai upaya mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan ras dan suku bangsa.
Salah satu program FPK Jabar adalah kunjungan ke sekolah-sekolah setiap Rabu dan Sabtu. Hal itupun, sebagai upaya FPK Jabar dalam upaya membantu pemerintah mensosilisaskan tentang pembauran.
Ketua FPK KBB, Derman mengatakan, perjalanan Kepengurusan FPK KBB lumayan panjang untuk mendapat legalitas dari pemerintah.
Sebenarnya, FPK KBB terbentuk tahun 2020 ketika pandemi Covid-19. Namun baru dikukuhkan sebagai mitra strategis pemerintah KBB, baru tahun ini.
Meski demikian, FPK KBB sudah melakukan eksen di lapangan. Salah satunya ikut menyebarkan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Semoga saja, kalau kita sudah diberikan dukungan dana oleh pemerintah bisa lebih eksis lagi. Insha Allah ada beberapa program yang sudah kita persiapkan,” jelasnya.
Editor: denkur | Keterangan gambar: Para pengurus FPK Jabar dan FPK KBB usai rakor (Foto: Ist)
