DARA| JAKARTA – Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mampu menghemat anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi hingga Rp3 triliun. Bahkan, skema KPBU juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti bandara dan pelabuhan di daerah. Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai menghadiri Seminar Business Challenge di Hotel Raffles Jakarta, Senin (26/11).
Menurutnya, manfaat dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yaitu untuk efisiensi APBN hingga Rp 2-3 triliun. Kemudian, skema KPBU diawali dengan tahap perencanaan yaitu identifikasi proyek KPBU. Selanjutnya, tahap penyiapan berupa pengembangan dokumen terkait seperti studi kelayakan. Tahap ketiga yaitu tahap transaksi yang merupakan proses pengadaan badan usaha, dan terakhir adalah tahap financial close yaitu penandatanganan kontrak kerja sama oleh badan usaha.
Budi mengungkapkan minat investor untuk masuk ke proyek sektor transportasi cukup besar. Saat ini, terdapat lima proyek yang menjadi proyek awal (pilot project) pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema KPBU. Budi merinci kelima proyek tersebut antara lain Pelabuhan Bau Bau, Pelabuhan Anggrek, Jalur Kereta Api Makassar- Pare Pare, Bandar Udara Komodo (Laboan Bajo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, dan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
“Kemarin, untuk proyek Jalur Kereta Api Makassar-Pare Pare, dari sekian banyak peminat, ada empat pemenang. Untuk proyek Laboan Bajo terdapat 21 investor yang mau masuk,” ujarnya.
Tahun depan, kata Budi seperti dilansir dari CNN, ada sepuluh bandara dan 10 pelabuhan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta.***
Editor: denkur
