“Masalah kemiskinan itu sangat luas, sangat kompleks, dan bersifat kedaerahan, tidak mungkin bisa disamakan antara kondisi di pulau Jawa dengan luar Jawa,” ujar Andie. “Sementara kelemahan kita adalah menggunakan instrumen yang sama, padahal dengan jumlah bantuan yang sama memiliki nilai yang berbeda antara di pulau Jawa dengan di Papua,” tambahnya.
DARA| Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024
Penanda tanganan Nota Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Padjajaran (Foto: Ist)
. Dalam mewujudkan target tersebut, pemerintah selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang memerlukan solusi penyelesaian yang efektif dan inovatif.
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, guna mendapatkan perspektif baru untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andie Megantara saat menyampaikan pidato kunci pada Kuliah Umum Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, di Bale Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjajaran, di Jatinangor, Bandung, pada Selasa, (24/10/2023).
Andie menjelaskan, permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional dan tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan yang sama untuk seluruh daerah di Indonesia. Dalam buku ”Poor Economic: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty” yang ditulis oleh dua pemenang Penghargaan Nobel di Bidang Ekonomi dari MIT (Massachusetts Institute of Technology), disebutkan bahwa banyak kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah menghadapi permasalahan karena tidak didasari oleh pemahaman yang realistis terhadap logika yang digunakan masyarakat miskin dalam menetapkan pilihan-pilihan hidup mereka.
“Masalah kemiskinan itu sangat luas, sangat kompleks, dan bersifat kedaerahan, tidak mungkin bisa disamakan antara kondisi di pulau Jawa dengan luar Jawa,” ujar Andie. “Sementara kelemahan kita adalah menggunakan instrumen yang sama, padahal dengan jumlah bantuan yang sama memiliki nilai yang berbeda antara di pulau Jawa dengan di Papua,” tambahnya.
Sehingga menurut Andie, pemerintah menyadari tidak bisa bekerja sendirian mengatasi kemiskinan. Untuk itu, perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang perlu dilibatkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem.
Andie menegaskan perguruan tinggi memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik daerah serta memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga, pemerintah berharap perguruan tinggi mampu memberikan perspektif baru dalam menanggulangi kemiskinan.
Selain itu, Andie juga mendorong perguruan tinggi melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung mengatasi masalah kemiskinan, baik dalam program penelitian maupun pengabdian masyarakat. “Program Merdeka Belajar dan KKN diarahkan ke desa-desa miskin jadi mampu mendorong Masyarakat bisa lebih Sejahtera,” ujar Andie.
Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan ekstrem 1,86%, sedangkan merujuk data bulan Maret 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat menunjukan angka 7,62%. Dengan kondisi data tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam menurunkan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem melalui 3 strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, program peningkatan pendapatan dan program pengurangan jumlah kantong kemiskinan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Nunuy Nur Afifah menjelaskan, kolaborasi dan sinergi perguruan tinggi dan pemerintah merupakan hal yang tepat. Karena perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, telah membantu individu keluar dari kemiskinan, menciptakan inovasi dalam menanggulangi kemiskinan, dan mendukung masyarakat yang memerlukan bantuan.
Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh seluruh civitas akademika Universitas Padjajaran secara daring ataupun luring dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Keuangan Yadi Hadian; Perencana Muda Bappeda Provinsi Jawa Barat Supradi serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Nunuy Nur Afiah.
Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum, Kemenko PMK juga melakukan penandatanganan naskah Kerjasama dengan Universitas Padjajaran sebagai wujud nyata kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Editor: Maji
