Kemen HAM Jabar Dukung Program Pendidikan Karakter Gubernur Dedi Mulyadi

Senin, 5 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kepala Kantor Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah  Fudail (Foto: jabarkemenkum)

Kepala Kantor Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail (Foto: jabarkemenkum)

Dilihat dari regulasi, kebijakan ini memang jadi perdebatan karena belum dilakukan kajian melibatkan orang-orang kompeten.

DARA| Program pendidikan karakter untuk siswa SMA bermasalah yang digulirkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi masih menjadi perdebatan.

Selain masalah regulasi, beberapa kalangan seperti Komnas HAM menilai jika edukasi untuk sipil seperti siswa sekolah, bukan kewenangan dari lembaga militer.

Meski begitu, saat ini sudah ada puluhan siswa secara bertahap mulai mengikuti pendidikan karakter tersebut, mulai dari Purwakarta dan Kota Bandung.

Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah mengatakan, program Dedi Mulyadi yang memasukkan anak ke barak militer merupakan upaya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja.

“Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun bagi saya, karena dari Program yang ada dari pusat pun, tidak ada langkah konkret,” ujar Hasbullah, Senin (5/5/2025).

Dilihat dari regulasi, kebijakan ini memang jadi perdebatan karena belum dilakukan kajian melibatkan orang-orang kompeten. Sebab, bicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu kajian, analisis kebijakan dan dampaknya.

“Cuma mungkin yang saya pahami, beliau kan tipologi yang pragmatis dan hari ini mungkin orang sudah jenuh juga dengan diskusi, seminar dengan begitu-begitu,” katanya.

Saat disinggung apakah kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Hasbullah menyebut tergantung dari sisi mana melihatnya.

“Artinya, orang kan banyak ketakutan bahwa ketika di militer melakukan salah, akan dipukul gitu-gitu ya, kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu, tapi apa yang dipublikasi oleh beliau saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi. Malah memang pendidikan karakter yang dia tanamkan, kemudian bagaimana menghadirkan orang tua bisa lihat bahwa dia yang menitipkan karena orang tua juga hari ini “sudah tidak mampu lagi” mendidik anak-anaknya,” ucapnya.

Selain itu, program ini pun ditujukan kepada siswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Bukan sebuah paksaan kepada anak-anak yang bermasalah.

“Kalau memang para orang tuanya ikhlas, karena daripada anaknya di masa depan jadi korban dan sebagainya, mending seperti Itu, itu kira-kira. Bagi saya ini kan nanti akan kelihatan hasilnya, mari di evaluasi apa yang dilakukan beliau,” katanya.

Selama ini, belum ada program yang benar-benar menjadi solusi dari masalah kenakalan remaja ini.

“Sampai hari ini, masih pada tataran wacana saja kan, ketika ada tawuran yang meninggal, keluar statement, semoga ini menjadi yang terakhir, begitu terus. Itu jadi polemik, kenapa tidak ada langkah yang terukur,” ucapnya.

Hasbullah pun berharap ke depan, Pemprov Jabar dapat melibatkan Kanwil KemenHAM dalam berbagai kebijakan Dedi Mulyadi, termasuk program pendidikan berkarakter.

“Ya, saya pikir dari Kanwil KemenHAM tentu sangat mengapresiasi kalau bisa dilibatkan, karna kalau kita buka konten dari KDM, ya hari ini 90% itu bersentuhan dengan HAM ya, mulai dari lingkungan hidup, anak dan berbagai pelayanan yang ada,” katanya.

 

Editor: Maji

Berita Terkait

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut
Kejar Optimalisasi Layanan, Kepala Bapenda Jabar : Kami Siap Bekerja Keras
Setetes Darah Untuk Kemanusiaan, Polres Garut Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah Dalam Rangka Hut Bhayangkara Ke-79
Aksi PNM Hijaukan Indonesia di Papandayan, Sebuah Program TJSL untuk Generasi Lestari
Rina Rosmaniar Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi
Panggil Sejumlah Menteri, Presiden Prabowo Bahas Kondisi Global dan Strategi Nasional
DKUKM Kabupaten Sukabumi Gelar Bintek, Rina Rosmaniar: “Perempuan Pilar Penguatan Ekonomi”
Penasehat Hukum PWI Jabar Untung :Plt Ketua PWI 13 Kabupaten di Jabar Tidak Memiliki Legal Standing
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:29 WIB

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut

Kamis, 26 Juni 2025 - 12:00 WIB

Kejar Optimalisasi Layanan, Kepala Bapenda Jabar : Kami Siap Bekerja Keras

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:36 WIB

Aksi PNM Hijaukan Indonesia di Papandayan, Sebuah Program TJSL untuk Generasi Lestari

Rabu, 25 Juni 2025 - 17:26 WIB

Rina Rosmaniar Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi

Rabu, 25 Juni 2025 - 12:15 WIB

Panggil Sejumlah Menteri, Presiden Prabowo Bahas Kondisi Global dan Strategi Nasional

Berita Terbaru

JABAR

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:29 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:18 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Jun 2025 - 19:42 WIB