Banyak masyarakat yang belum tahu kalau di wilayah Bandung Raya akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga mereka beraktifitas seperti biasa.
DARA | BANDUNG – Menurut pantauan, masyarakat Kabupaten Bandung beraktifitas di rumah seperti biasa. Umumnya mereka belum tahu tentang rencana PSBB di Bandung Raya yang akan dimulai pekan depan.
Sementara itu, Reza Akbar Taufik seorang karyawan swasta asal Ciparay yang bekerja di daerah Caringin Kota Bandung mengaku tidak ada kesulitan kalaupun akan diberlakukan PSBB. Pasalnya, ia sudah dibekali surat tugas dari perusahaan.
“Santai aja sih, nanti di tempat check point tinggal nunjukin surat ijin buka perusahaan dari pemerintah sama surat tugas dari kantor, arahan dari perusahaan seperti itu,” ujarnya pada dara.co.id, Sabtu (18/4/2020).
Menurutnya sejak beberapa minggu lalu di perusahaannya sudah diterapkan pembatasan karyawan secara parsial, yang awalnya dua shift menjadi satu shift. Itupun dengan sistem kerja bergilir, sehari kerja sehari libur.
“Nah kalau pembatasan karyawan buat PSBB ini baru akan dibahas Senin nanti. Tapi sebenarnya sistem kerja sekarang ini buat saya merupakan winwin solution, karena para karyawan memang membutuhkan libur buat jaga stamina walaupun berpengaruh juga sih sama penghasilan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bandung, Aloy Suryana mengatakan, sebelum ada wacana penerapan PSBB, pihak Organda sudah mendesak dinas perhubungan agar cepat tanggap melakukan antisipasi di lapangan.
“Sebelumnya, kami sudah menyuarakan keresahan para awak angkutan umum ke dinas perhubungan agar cepat bergerak melakukan antisipasi. Namun, karena keterbatasan kewenangan, merekapun tetap menunggu keputusan dari pusat (Pemkab) karena untuk bantuan dan segala sesuatunya terpusat disana,” ungkap Aloy.
Meski begitu, lanjut Aloy, pihak dishub sudah mendata setiap awak angkutan umum. Hal tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi apabila ada mereka yang tidak terdata di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan bantuan sosialnya sendiri akan tetap diberikan satu pintu melalui pemerintah daerah.
“Dishub memang mendata, tapi bukan mereka akan memberi bantuan, itu hanya antisipasi kalau ada yang tidak terdata di daerahnya maka akan diajukan dari dishub. Nanti kan datanya akan diberikan kepada gugus tugas. Jadi tetap tidak akan ada data ganda. Bantuannya tetap satu nanti melalui pemerintah desa atau RT/RW,” lanjutnya.
Aloy mengatakan saat ini semua pihak harus bisa menyadari bahwa keadaan ini memamg menyulitkan bagi semua orang. Namun, tidak ada yang bisa disalahkan karena ini bukanlah human eror.
“Saya membesarkan hati para sopir angkutan umum untuk bisa ikhlas dan berpasrah dengan situasi ini. Namun, bukan berarti kami lepas tangan. Kami tetap memperjuangkan hak-hak kesejahteraan mereka, soalnya yang terdampak kan bukan hanya yang di jalur yang akan diterapkan PSBB,” lanjut Aloy.
Bayangkan saja, kata Aloy, angkot cuma bisa menarik lima orang dari biasanya sepuluh sampai dua belas orang. Buat beli bensin saja belum tentu cukup, apalagi untuk setoran.
Saat ini, menurutnya ada 38 jalur trayek aktif di Kabupaten Bandung dan setiap jalur trayek memiliki koperasi aktif, karena itu Organda bekerjasama untuk kroscek data lebih akurat agar para anggota koperasi bisa mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi.
“Saat ini kan ada 38 jalur aktif, nah mereka kan punya koperasi. Jadi kita terus mendorong supaya kementerian koperasi bisa membantu kawan-kawan kita ini. Mudah-mudahan saja bisa terlaksana,” pungkasnya.***
Editor: denkur
