KPU Bandung Barat gelar Debat Publik Paslon Cabup di Hotel Novena-Lembang, Selasa (29/10/2024).
DARA | Salah satu isu bahasan yang cukup menarik yakni membahas soal Meritokrasi.
Meritokrasi dipertanyakan paslon Didik Agus T dan Gilang Dirga (Dilan), ke paslon nomor 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail menjadi bulan-bulanan paslon lainnya.
Jawaban Jeje dinilai paslon lainnya kurang tepat. Paslon Hengki-Ade Sudrajat (Hade) bahkan menyatakan jika jawaban yang dilontarkan Jeje, tidak nyambung dengan pertanyaan.
Pada saat debat, Gilang Dirga mempertanyakan sikap duo Ismail tentang isu meritokrasi di KBB, jawaban Jeje dianggap Hengki, melenceng dari pertanyaan.
“Bagaimana anda menghadapi isu meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat ?” tanya Gilang Dirga.
Jawaban yang dilontarkan Jeje, ternyata dinilai Hengki Kurniawan tidak nyambung dengan.pertanyataan.
Jeje malah memaparkan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di KBB.
“Pertanyaan pertanyaan nomor satu, untuk nomor dua tidak nyambung,” ujar Hengki.
Usai debat, kelima paslon menggelar konferensi pers. Selain menyikapi tentang penyelenggaraan Debat Publik perdana tersebut, mereka juga kembali mengupas tentang berbagai hal.
Bahasan yang cukup menarik diantaranya, tentang seputar isu meritokrasi.
Paslon nomor 1 Didik Agus T-Gilang Dirga (Dilan) yang menggulirkan isu meritokrasi tersebut, hanya menyatakan jika penilaian terhadap jawaban Jeje (paslon 2) diserahkan kepada masyarakat.
“Saya rasa itu kita serahkan ke masyarakat yang menilai. Kita lebih fokus pada bagaimana program-program kami bisa dijalankan ketika nanti terpilih,” katanya.
Paslon nomor 3, Hengki-Ade menegaskan jika pihaknya menyebutkan jawaban nomor 2 tidak sesuai dengan pertanyaan yang digulirkan nomor 1.
“Dalam debat publik ini, ada aturan kita memang diberikan kesempatan untuk menyanggah atau menambahkan. Sehingga kami mengatakan jawaban nomor 2, memang tidak sesuai dengan pertanyaan nomor 1,” ujarya.
Paslon nomor 5, Sundaya-Asep Ilyas tidak ketinggalan menyoroti tentang isu meritokrasi.
Menurutnya, seorang kepala pemerintahan harus faham tentang meritokrasi, sehingga bisa menempatkan seseorang sesuai dengan bidang dan kemampuan serta objektif.
Jangan sampai dalam penempatan personel di birokrasi pemerintahan, malah berujung dengan persoalan.
“Jangan sampai, ada Pansus Rotmut (rotasi/mutasi) lagi di dewan,” ujar mantan Ketua Pansus Rotmut DPRD KBB tersebut.***
Editor: denkur
