Soal PPKM, Bupati Sukabumi: Kami Ikuti Instruksi Pusat

Senin, 2 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Daerah akan mengikuti kebijakan pusat, termasuk pemberhentian kebijakan PPKM. “Kita akan mengikuti sesuai arahan dan instruksi pusat, terutama dari berbagai kebijakannya”.


DARA | Begitu dikatakan Bupati Sukabumi H Marwan Hamami saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual dari Pendopo, Senin (2/1/2023).

Rakor tersebut dipandu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan turut hadir Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam rakor tersebut mengatakan, pelaksanaan PPKM akhirnya dihentikan setelah hampir tiga tahun diberlakukan yang bertujuan untuk menanggulangi covid 19 secara non medis.

“Penghentian PPKM ini dihentikan lantaran Covid-19 terkendali, imunitas masyarakat tinggi, kapasitas kesehatan baik, dan pemulihan ekonomi yang cepat,” ujar Luhut.

Penghentian PPKM, lanjutnya juga sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Meski begitu masyarakat harus tetap waspada. Apalagi, pandemi secara global belum usai.

“Meski PPKM telah dihentikan, namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, terutama di pusat pelayanan kesehatan,” ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, proses transisi pandemi ke endemi dilakukan secara bertahap. Pasalnya, transisi ini akan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Begitu endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri menjadi sangat penting. Sebab, pemerintah tidak akan intervensi lagi,” ujar menkes.

Maka dari itu, sejauh ini masih transisi, sebab hanya kebijakan PPKM saja yang dicabut.

“Status kedaruratan kesehatan dan bencana nasional covid 19 belum ditarik, sebab sifatnya global. WHO pun menyebutkan pandemi masih ada,” tuturnya.

PPKM ditarik lantaran daya tahan masyarakat sudah tinggi. Selain itu, intervensi medis seeprti vaksin, obat, dan perawatan sudah baik.

“PPKM berbicara pembatasan kegiatan masyarakat, semisal kerumunan. Secara kasus pandemi belum dicabut,” ujarnya.

Editor: denkur

Berita Terkait

Bupati Cirebon Sidak Sekolah Rusak di Perbatasan, Janjikan Perbaikan Cepat
Bupati Cirebon dan Kapolres Gelar Sidak, Tambang Ilegal di Blok Curug Disegel
Polresta Cirebon Segel Tambang Galian C yang Diduga Ilegal di Beber
LPK Berbasis Pesantren Pertama di Cirebon Resmi Dilaunching, Wamen P2MI: Bekal Moral Santri Jadi Nilai Plus di Luar Negeri
Perkuat Karakter Agamis Sejak Dini, Bupati Cirebon Dukung Wajib Belajar Diniyah untuk Siswa SD
Wakil Wali Kota Kunjungi Keluarga Korban Longsor Tambang Ilegal di Argasunya
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas LPJ APBD 2024
Waspada! Beredar Berita Hoax yang Mengatasnamakan Kadisdik Kabupaten Sukabumi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:42 WIB

Bupati Cirebon Sidak Sekolah Rusak di Perbatasan, Janjikan Perbaikan Cepat

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:37 WIB

Bupati Cirebon dan Kapolres Gelar Sidak, Tambang Ilegal di Blok Curug Disegel

Jumat, 20 Juni 2025 - 00:04 WIB

Polresta Cirebon Segel Tambang Galian C yang Diduga Ilegal di Beber

Kamis, 19 Juni 2025 - 23:59 WIB

LPK Berbasis Pesantren Pertama di Cirebon Resmi Dilaunching, Wamen P2MI: Bekal Moral Santri Jadi Nilai Plus di Luar Negeri

Kamis, 19 Juni 2025 - 21:45 WIB

Wakil Wali Kota Kunjungi Keluarga Korban Longsor Tambang Ilegal di Argasunya

Berita Terbaru

MANCANEGARA

Satu Abad Pers Revolusionder Vietnam: Wartawan Juga Prajurit

Jumat, 20 Jun 2025 - 09:52 WIB