Rencana Sidang Paripurna Istimewa HUT KBB tahun 2025 di gedung baru tersebut, meubelairnya kata Rony, sementara waktu bisa sistem sewa dulu.
DARA| Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Cijamil, Ngamprah-Jambudipa, yang dibangun mulai pada tahun 2019, mulai ditempati.
Tahap awal, gedung yang berantai 5 dengan 42 ruangan teraebut ditempati oleh Sekretariat Dewan (Setwan).
“Insha Allah mulai besok (Rabu, 28/5/2025) kita mulai ngantor di sini,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) KBB, Rony Rudiana, usai syukuran Gedung Dewan, Selasa (27/5/1025).
Setwan akan menempati lantai 1, kemudian lantai 2 disiapkan untuk ruangan fraksi, lantai 3 ruangan masing-masing 50 anggota dewan beserta komisi-komisi, lantai 4 ruangan Badan Musyawarah (Banmus), Ruang Rapat Paripurna dan terakhir lantai 5 ruang Ketua dan Wakil Ketua.
Untuk meubelair kata Rony, masih memanfaatkan eks di Gedung Dewan lama. Sementara untuk meubelair ruangan di lantai lainnya, masih belum dilengkapi.
Begitu juga dengan ruangan rapat Paripurna, baru ada untuk aktivitas sidang dewan saja. Sedangkan, meubelair undangan masih kosong.
Rencana Sidang Paripurna Istimewa HUT KBB tahun 2025 di gedung baru tersebut, meubelairnya kata Rony, sementara waktu bisa sistem sewa dulu.
“Meubelair Setwan itu bekas di gedung lama. Kalau meubelair lainnya belum ada. Kita berusaha dianggarkan (pengadaan meubelair) di anggaran perubahan,” jelasnya.
Sekda Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan jika gedung dewan baru dibangun secara bertahap. Secara konstruksi rampung pada tahun 2023.
Sempat mangkrak selama dua tahun, lantaran keterbatasan anggaran menyebabkan gedung ini belum dapat langsung difungsikan.
Dampak Covid-19 serta kondisi anggaran Pemkab Bandung Barat pasca itu, membuat pembangunan gedung dewan tersebut terhenti.
Baru mulai lagi pada tahun 2024, masih ada pekerjaan tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.
Sejauh ini, total anggaran yang telah digelontorkan mencapai sekitar Rp150 miliar, terdiri dari Rp140 miliar pada tahap awal, dan tambahan Rp10,5 miliar pada tahun ini.
Kendati pembangunan utama sudah rampung, kebutuhan fasilitas penunjang seperti pagar, area parkir, dan mebel kantor masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Peresmian kita menunggu lengkap karena ada beberapa pekerjaan yang masih dikerjakan seperti pagar dan lokasi parkir dilengkapi. Minimal dulu kita bisa pindah ke sini,” kata Ade.
Editor: Maji
