DARA | JAKARTA – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera bergerak mengusut pendanaan pembangunan infrastruktur.
Pernyataan itu disampaikan terkait kritikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan adanya kejanggalan anggaran light rail transit (LRT) Jabodetak tidak efisien yaitu Rp500 miliar per kilometer.
Menurut Ferdinand, peringatan dari JK adalah informasi yang sangat berharga untuk KPK.
“KPK, harus segera mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek infrastruktur di era Jokowi. Itu penting untuk mengetahui dugaan mark up biaya pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Audit forensik oleh BPK, lanjut Ferdinan, juga untuk menguji integritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih selama ini pemerintah kerap menggunakan jargon ‘bersih’. Seharusnya Presiden Jokowi paling pertama meminta KPK dan BPK memeriksa pendanaan pembangunan infrastuktur.***
Editor: denkur
