Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19, yang berlangsung di Bale Pasundan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3/2020).
DARA | BANDUNG – Ridwan Kamil mengatakan, rakor tersebut penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah.
“Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi, sehingga kami pengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang cepat, akurat, terukur, dan rasional,” kata Ridwan Kamil melalui rilis yang diterima wartawan.
Dalam rakor yang juga diikuti Bupati/Wali Kota se-Jabar atau yang mewakili itu, Emil mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing.
“Menjaga jarak interaksi sosial (kali ini) sifatnya baru dan tidak semua memahami, jadi tantangan hari ini (terkait Covid-19) bukan perawatan orang sakit, tapi edukasi dan membuat strategi pencegahan penularan,” tuturnya.
Kendati demikian, Gubernur tak memungkiri bahwa anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan. Selain itu, social distancing berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
“Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini pemprov masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,” katanya.
Dirinya juga mengimbau kepada para Bupati/Wali Kota untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai obyek pariwisata pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. “(Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tambahnya.
Selain itu, Emil meminta Bupati/Walikota di Jabar untuk segera membelanjakan APBD dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini, untuk mengurangi keterlambatan.
“Utamakan hibah bansos nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat,” terangnya.
Emil menuturkan, pihaknya pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
“Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, maka kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,” ujarnya.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu, juga mempersilakan adanya pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei 2020, dan tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.***
Editor: Muhammad Zein
