Rendahnya nilai tambah industri dalam negeri serta kelemahan dalam produktivitas tenaga kerja.
DARA| Di tengah ketidakpastian global dan tekanan multipolar, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Navigating Economic Development in South East Asia and Indonesia: in the Era of Global Disruption”, di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina, Trinity Tower lantai 45, Kamis (17/7/2025). Diskusi dimoderatori Dr. Muhammad Ikhsan, Peneliti Senior Paramadina PPPI.
Wijayanto Samirin, Head of Senior Advisor PPPI, menekankan tantangan global yang ditandai pergeseran kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi tidak harus dilihat sebagai ancaman, melainkan peluang untuk mendorong reformasi kebijakan yang inklusif dan visioner.
“Indonesia punya modal diplomatik dan pengalaman reformasi yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dalam perundingan global,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya belajar dari perkembangan kawasan seperti Vietnam, yang kini mencatat pertumbuhan digital dan integrasi sosial-politik yang menarik untuk dicermati. Pengaruh media sosial dalam pembentukan opini publik juga menjadi dinamika baru yang turut membentuk kebijakan ekonomi dan sosial.
Kelemahan Institusional Dalam Negeri
Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director PPPI, memberikan refleksi kritis terhadap kondisi domestik Indonesia yang dianggap sibuk mengejar pertumbuhan, namun belum menyentuh lompatan struktural.
“Kita berlari, tapi tetap di tempat. Ini bukan soal gerak, tapi soal arah dan keberanian membuat terobosan,” ujarnya.
Mengutip Dani Rodrik, Umam menegaskan setiap negara harus menemukan jalannya sendiri dalam transformasi ekonomi. Ia menyoroti kesuksesan developmental state di Asia Timur yang berhasil menyeimbangkan industrialisasi ekspor dengan reformasi birokrasi. Vietnam menjadi contoh menarik—dulu tertinggal dari Indonesia, kini mampu menyalip lewat konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi.
Umam juga mewanti-wanti ancaman ketidakstabilan global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan Timur Tengah, yang dapat memperparah perlambatan ekonomi. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sebesar 4,7% masih belum mampu menjawab kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan daya saing industri nasional.
Di sisi lain, ia menyoroti kelemahan institusional dalam negeri, seperti praktik politik klientelistik dan stagnasi reformasi birokrasi. Demokrasi, katanya, tidak boleh sekadar prosedural. “Negara gagal bukan karena ideologi, tapi karena institusi yang lemah dan politik transaksional,” tegasnya, mengutip Francis Fukuyama.
Umam menyerukan pentingnya reformasi tata kelola, pembangunan civil service yang profesional, serta pengelolaan anggaran pembangunan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa belanja besar tanpa tata kelola dapat menjadi bumerang yang justru melemahkan ekonomi.
Ia juga menyesalkan belum dimanfaatkannya pasar domestik Indonesia yang besar untuk membangun basis produksi nasional, terutama dalam menghadapi revolusi kendaraan listrik dan ekonomi hijau. “Ketika saya ke Beijing, semua motor sudah listrik. Di Indonesia, kita masih membicarakan potensi, belum aksi,” keluhnya.
Menurut Umam, Indonesia sebagai negara middle power harus berani menjadi pelopor, bukan sekadar pengikut. Visi kepemimpinan regional yang berdaya saing, berbasis data, dan ditopang oleh institusi kuat menjadi kunci menuju transformasi sejati.
Kisah Sukses Ekonomi Vietnam
Prof. Paul Schuler, pakar kebijakan publik Asia Tenggara dari University of Arizona, memaparkan hasil penelitiannya selama dua dekade di Vietnam. Ia menggambarkan Vietnam mengalami empat fase pembangunan ekonomi sejak era unifikasi hingga fase kebangkitan nasional saat ini. Meski GDP Vietnam kini mendekati Indonesia, tantangan struktural masih membayangi.
“Vietnam adalah kisah sukses ekonomi yang belum selesai. Investasi besar masuk, tetapi struktur industrinya tetap rapuh,” ungkap Schuler.
Ia mengkritisi ketergantungan Vietnam pada perusahaan asing seperti Samsung dan Intel, serta minimnya partisipasi UMKM dalam rantai pasok global. Ia juga menyoroti permasalahan alokasi modal yang didominasi sektor real estat, serta tantangan dalam membangun kapasitas manajerial lokal. Studi kasus VinFast menjadi simbol ambisi industrialisasi Vietnam, namun belum sepenuhnya menjanjikan keberhasilan di pasar global.
“Keberhasilan negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan tidak terjadi karena keberuntungan, tapi karena disiplin kebijakan, insentif yang tepat, dan keberanian elite bisnis untuk mengambil risiko jangka Panjang,” tambahnya.
Kelemahan Produktivitas Tenaga Kerja
Staff Khusus Menko Perekonomian RI, Raden Pardede, menyampaikan menuju Indonesia Emas 2045 adalah perjalanan besar yang memerlukan sistem ekonomi tangguh, sumber daya manusia unggul, dan kepemimpinan strategis. Ia menyuarakan urgensi transformasi ekonomi nasional agar tidak terus bergantung pada sumber daya alam mentah.
“Sudah saatnya Indonesia bertransformasi menuju ekonomi berbasis manufaktur dan teknologi tinggi” ujarnya.
Raden menegaskan krisis global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara mendalam. Ia menyoroti negara-negara seperti Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang yang berhasil bangkit karena kesinambungan kebijakan, adopsi teknologi, dan keterbukaan terhadap pasar global.
Menurutnya, Indonesia masih terlalu fokus pada ekspor komoditas primer. Ia menyoroti rendahnya nilai tambah industri dalam negeri serta kelemahan dalam produktivitas tenaga kerja. Raden juga mengkritik rendahnya efisiensi kalender kerja nasional yang diwarnai banyak hari libur.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ia menyerukan agar Indonesia bersiap menghadapi era baru dengan investasi pada kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi hijau. Keanggotaan penuh di OECD pun dianggapnya sebagai strategi memperkuat tata kelola dan daya saing Indonesia secara global. “Kita tidak ingin masuk ke perang murah tenaga kerja. Kita ingin naik kelas” tegasnya.
Diskusi ini ditutup oleh Jibriel Avessina, Wakil Dekan FEB Universitas Ibn Khaldun, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi akademik dan riset untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia mengapresiasi keterlibatan lintas negara dalam forum ini sebagai langkah awal membangun sinergi regional menghadapi tantangan disrupsi global. “Diskusi ini bukan hanya refleksi, tapi menjadi fondasi strategi masa depan ekonomi Asia Tenggara yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” tegas Jibriel.
Editor: Maji
