DPRD Kota Sukabumi Gelar Paripurna Dua Raperda Gender, Begini Penjelasan Kusmana

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kota Sukabumi gelar paripurna membahas dua Raperda.

DARA | Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut adalah Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Paripurna digelar Senin 20 Mei 2024 dihadiri juga Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji.

Kusmana menjelaskan Raperda Pengarusutamaan Gender merupakan bagian dari program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam keputusan DPRD Kota Sukabumi nomor 26 tahun 2023.

Raperda ini, kata Kusmana bertujuan untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan terkait pengarusutamaan gender, serta menyesuaikan dengan perkembangan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini akses terhadap keadilan masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya.

“Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat miskin atau kelompok masyarakat terpinggirkan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,” tutur Kusmana.

Bantuan hukum ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin hak asasi masyarakat miskin atas kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum di Kota Sukabumi.

“Oleh karena itu, perlu ditempuh melalui penetapan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat dalam bentuk produk hukum peraturan daerah. Antara lain mengatur mengenai pembiayaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam APBD,” ujar Kusmana.***

Editor: denkur | Foto: Istimewa

Berita Terkait

Kusmana Hartadji Berikan Uang “Kadeudeuh” kepada 13 Atlet Kota Sukabumi
Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Pj Walikota Jelaskan Soal Penambahan Anggaran
Dinilai Membahayakan, Polres dan Dishub Garut Kembali Razia Bus Pariwisata yang Memakai Klakson Telolet
Libur Panjang Idhul Adha, Polres Sukabumi Kerahkan 300 Personel Pantau Situasi Arus Kendaraan
Diduga Dipicu Ucapan Ketua DPRD, Unjuk Rasa Ribuan Guru Honorer di Garut Ricuh
Nama Kadisperkim Kabupaten Sukabumi Dicatut, Lukman Sudrajat Tegaskan Itu Hoax
Pemkab Sukabumi Bikin Imbauan tentang Bahayanya Hoaks
Ingat! Birokrasi Harus Melayan Bukan Mempersulit Urusan Masyarakat
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:50 WIB

Kusmana Hartadji Berikan Uang “Kadeudeuh” kepada 13 Atlet Kota Sukabumi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:42 WIB

Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Pj Walikota Jelaskan Soal Penambahan Anggaran

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:34 WIB

Dinilai Membahayakan, Polres dan Dishub Garut Kembali Razia Bus Pariwisata yang Memakai Klakson Telolet

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:27 WIB

Libur Panjang Idhul Adha, Polres Sukabumi Kerahkan 300 Personel Pantau Situasi Arus Kendaraan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:51 WIB

Diduga Dipicu Ucapan Ketua DPRD, Unjuk Rasa Ribuan Guru Honorer di Garut Ricuh

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:42 WIB

Nama Kadisperkim Kabupaten Sukabumi Dicatut, Lukman Sudrajat Tegaskan Itu Hoax

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:04 WIB

Pemkab Sukabumi Bikin Imbauan tentang Bahayanya Hoaks

Sabtu, 15 Juni 2024 - 09:34 WIB

Ingat! Birokrasi Harus Melayan Bukan Mempersulit Urusan Masyarakat

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Minggu 16 Juni 2024

Minggu, 16 Jun 2024 - 06:52 WIB