DARA | BANDUNG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akan melakukan penelaahan ke lapangan terkait data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pasal 23 dijelaskan, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung, ditetapkan seluas 31.046,74 hektar tersebar di 31 kecamatan.
Dari jumlah total luas itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Sandi Sudrajat meragukan luasan tanah tersebut masih sesuai dengan data yang diterima. Alasannya, masih terjadi pembangunan-pembangunan yang dilakukan dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
“Perda tersebut memang menjadi acuan luas lahan tersedia. Tapi itu hanya berupa laporan yang tertuang di dalam peraturan. Jadi kami akan mencoba menelaah di lapangan untuk melakukan penyesuaian,” ujar Sandi usai menghadiri acara Musrenbang di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Rabu (5/2/2020).
Sandi menyoroti beberapa wilayah di Kabupaten Bandung, seperti di Pangalengan, Cimenyan, Cilengkrang, Banjaran, dan Kertasari, sebelumnya tidak pernah mengalami banjir dan longsor. Tapi saat ini justru menjadi daerah rawan bencana.
Sementara pemerintah, kata Sandi, menuding masyarakat sebagai penyebab terjadinya bencana. Dirinya pun mempertanyakan proses kemudahan perizinan yang dikelola pemerintah, apa mungkin bisa dikatakan salah satu akibat kelalaian, karena jelas telah memberikan akses secara tak langsung untuk pengelolaan lahan.
“Aturan dan sanksi yang menyalahgunakan lahan atau alih fungsi lahan akan dikenakan hukuman penjara. Realisasinya kita menunggu sampai sejauh mana lahan tersebut bisa bertahan,” katanya.
Keprihatinan Sandi terhadap keadaan lahan saat ini didasari dengan berbagai kejadian bencana, yang menurutnya lebih mengarah kepada kemudahan proses izin.
“Banjir dan longsor bisa saja karena kelalaian manusia, tapi pemerintah pun cukup berperan dengan kerusakan lingkungan yang ditenggarai kemudahan akses perizinan” terangnya.***
Berikut luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di 31 Kecamatan:
1. Kecamatan Arjasari seluas 2.231,01 hektar
2. Kecamatan Baleendah seluas 1.005,31 hektar
3. Kecamatan Banjaran seluas 1,007,56 hektar
4. Kecamatan Bojongsoang seluas 424,70 hektar
5. Kecamatan Cangkuang seluas 728,13 hektar
6. Kecamatan Cicalengka seluas 964,97 hektar
7. Kecamatan Cikancung seluas 1.285,17 hektar
8. Kecamatan Cilengkrang seluas 433,14 hektar
9. Kecamatan Cileunyi seluas 276,09 hektar
10. Kecamatan Cimaung seluas 1.808,92 hektar
11. Kecamatan Cimenyan seluas 299,42 hektar
12. Kecamatan Ciparay seluas 2.427,07 hektar
13. Kecamatan Ciwidey seluas 1.281,71 hektar
14. Kecamatan Dayeuhkolot seluas 28,15 hektar
15. Kecamatan Ibun seluas 1.327,19 hektar
16. Kecamatan Katapang seluas 279,14 hektar
17. Kecamatan Kertasari seluas 1.544,42 hektar
18. Kecamatan Kutawaringin seluas 407,13 hektar
19. Kecamatan Majalaya seluas 800,53 hektar
20. Kecamatan Margaasih seluas 156,84 hektar
21. Kecamatan Margahayu seluas 0 hektar
22. Kecamatan Nagreg seluas 557,91 hektar
23. Kecamatan Pacet seluas 2.925,73 hektar
24. Kecamatan Pameungpeuk seluas 686,16 hektar
25. Kecamatan Pangalengan seluas 2.143,86 hektar
26. Kecamatan Paseh seluas 1.435,18 hektar
27. Kecamatan Pasirjambu seluas 1.909,76 hektar
28. Kecamatan Rancabali seluas 671,42 hektar
29. Kecamatan Rancaekek seluas 1.172,74 hektar
30. Kecamatan Solokanjeruk seluas 615,36 hektar
31. Kecamatan Soreang seluas 142,00 hektar
Wartawan: Fattah | Editor: Muhammad Zein
