“Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Saudara Kang Dedi Mulyadi dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat,” kata Habiburokhman.
DARA| Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membentuk Satgas Anti Premanisme diapresiasi Komisi III DPR RI. Upaya ini dinilai tepat guna menjadikan iklim investasi di Jawa Barat makin kondusif.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan langkah Dedi Mulyadi menertibkan premanisme sudah tepat dan layak didukung.
“Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Saudara Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat,” kata Habiburokhman dalam video yang diterima, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya Dedi Mulyadi lewat Satgas Anti Premanisme mendengar betul keluhan para investor dan masyakat atas perilaku premanisme dan gangguan yang dilakukan oleh oknum ormas. “Kami menyerukan kepada seluruh warga Jawa Barat dan terutama seluruh kader Gerindra dan pendukung Pak Prabowo di Jawa Barat agar all out mendukung kebijakan Dedi Mulyadi,” ucapnya.
Waketum Partai Gerindra ini menyampaikan kebijakan antipremanisme juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo. “Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi pelaksanaan amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat Jawa Barat,” katanya.
Pihaknya meminta Dedi Mulyadi tak gentar untuk tetap menjalankan upaya menertibkan premanisme di wilayah Jabar. “Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap meresahkan. Langkah itu diawali dalam komitmen bersama antara Pemprov Jabar dengan aparat penegak hukum (APH).
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan antara Pemprov Jabar dengan Ketua DPRD, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar dan Kapolda Metro Jaya di acara Paripurna Pidato Gubernur Jabar periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
“Kami yang bertandatangan di bawah ini berkomitmen memberantas aksi premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Jabar sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan,” ucap Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman saat membacakan komitmen bersama pemberantasan aksi premanisme.
Editor: Maji
