“Beberapa faktor di atas memengaruhi korban untuk mencari lingkungan pergaulan yang bisa membuat mereka nyaman, aman, dan mungkin senasib, yang akhirnya mereka terjebak pada perilaku pergaulan yang salah,” jelas Tatang Muhtar.
DARA | BANDUNG – Praktik prostitusi terhadap anak di bawah umur masih marak terjadi di Kota Bandung, Jawa barat. Seiring perkembangan teknologi, aksi prostitusi ini semakin menimbulkan kekhawatiran terutama bagi para orangtua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Tatang Muhtar menerangkan, eksploitasi terhadap anak di bawah umur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu pemenuhan gaya hidup, keterbatasan ekonomi, dan pola asuh orangtua yang salah.
“Beberapa faktor di atas memengaruhi korban untuk mencari lingkungan pergaulan yang bisa membuat mereka nyaman, aman, dan mungkin senasib, yang akhirnya mereka terjebak pada perilaku pergaulan yang salah,” jelas Tatang, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu (12/8/2020).
Kondisi ini membuat pihaknya dilematis untuk memberikan perlindungan kepada para korban aksi prostitusi. Disatu sisi, pihaknya ingin menyelamatkan masa depan anak-anak dari lingkungan pergaulan yang salah. Namun sisi lain terkendala karena korban yang enggan untuk diselamatkan dari praktik tersebut.
Beragam upaya penanganan telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung demi menyelamatkan masa depan anak bangsa. Berdasarkan data, terdapat 50 kasus eksploitasi anak yang telah ditangani DP3APM Kota Bandung selama 2020 dengan berbagai modus operandi.
“Anak-anak ini sebenarnya memerlukan perlindungan konseling dari kami untuk menyelamatkan masa depannya. Akan tetapi, karena berbagai faktor, kerapkali mereka tidak dapat kami jangkau untuk menarik keluar dari lingkungannya. Apalagi kegiatan prostitusi seperti ini dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, serta dalam jaringan yang terstruktur secara sistematis dan berpindah-pindah, sehingga sulit dilacak,” beber Tatang.
Sejumlah upaya preventif sedini mungkin guna mengeliminir praktik prostitusi anak terus dilakukan pemerintah melalui program kegiatan hingga tingkat kewilayahan. Salah satunya program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang telah dibentuk di 151 kelurahan. Selain itu, di tingkat kota, DP3APM memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga, yang fokusnya berikan perhatian dan edukasi kepada anak.
“Disamping itu, Pemerintah Kota Bandung pun telah memiliki regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandung. Serta, unit pelayanan bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan melalui UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bandung,” terangnya.
Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung ini berharap, adanya sinergitas seluruh pihak terkait guna menuntaskan persoalan tersebut.***
Editor: Muhammad Zein
