DARA | CIANJUR — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat belum maksimal mendukung perekonomian bank sampah di wilayah itu. Padahal pemerintah terus menekankan optimalisasi bank sampah agar lebih berdampak dalam sektor ekonomi.
Kepala Bidang Persampahan dan Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Sumarna, menyebutkan, sejauh ini DLH masih mengutamakan upaya kebersihan daerah dibandingkan dengan memaksimalkan dampak ekonomi program bank sampah. Hal itu sedikit banyak membuat pengelolaan maupun dampak perekonomian dari bank sampah belum begitu signifikan.
“Pemanfaatan dan pengelolaan bank sampah masih cenderung dinikmati oleh kelompok pengelola masing-masing yang memang aktif,” katanya, kepada wartawan, Rabu (27/3/2019).
Sejak lahirnya program bank sampah, lanjut Sumarna, dinas terkait mengupayakan agar ada dampak ekonomi yang dihasilkan. Terutama bagi para pengelola, melalui hasil pengolahan sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai.
Tapi, Sumarna mengaku, dinas tidak turun terlalu jauh dalam proses pemasaran atau penjualan hasil olahan sampah yang dilakukan masyarakat. Pihaknya menilai, untuk membantu pemasaran perlu bekerja sama terlebih dahulu dengan Dinas Perdagangan setempat.
“Karena kami memang belum secara serius terjun untuk membantu pada soal pemasaran,” ujarnya.
Adanya bank sampah lebih menitikberatkan kepada kebersihan daerah terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya DLH pernah menyatakan jika keberadaan bank sampah pun belum begitu optimal untuk kondisi kebersihan.
Apalagi dari total 32 bank sampah, hanya ada 6-10 yang aktif. Dia belum bisa menilai prosentase efektivitas bank sampah.
“Tapi setidaknya program itu membantu wilayah yang memang menjadi pengelola. Hal yang paling utama adalah setidaknya Cianjur harus bersih,” kata Sumarna.
Selain itu, DLH juga terus mengupayakan agar masyarakat sadar lingkungan. Salah satunya, dengan mulai memilah dan memilih sampah sesuai kategori, seperti organik dan non organik.
Walaupun sulit, karena pandangan masyarakat yang masih menilai hal itu percuma, Sumarna optimis jika pengelolaan dengan metode itu bisa berhasil.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Joko Purwanto, juga mengakui, persoalan sampah di Kabupaten Cianjur cukup krusial. Terlebih, hingga saat ini tidak semua wilayah sudah mendapat layanan terkait persampahan.
Joko menginginkan keterbatasan anggaran tidak terus diungkapkan sebagai alasan klasik. Karena itu, perlu komunikasi untuk menemukan solusinya.
“Harus menjadi kesatuan tanpa mengotak-kotakkan program egosentris. Jangan menutup diri untuk menerima bantuan,” katanya.***
Wartawan: Purwanda
Editor: Ayi Kusmawan