Hernawan menjamin rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Bandung Barat, akan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan standarisasinya.
DARA| Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk membantu warga miskin yang belum tercover dalam program BPJS Kesehatan.
Kepala Dinkes KBB, dr. Hernawan Widjajanto menyatakan jika anggaran tersebut sudah diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023.
Anggaran itu dialokasikan untuk pembayaran ke beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkab Bandung Barat dalam pelayanan BPJS kesehatan.
“Kita mengajukan tambahan Rp 20 miliar ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di anggaran perubahan 2023 ini dengan estimasi kebutuhan sampai bulan Desember,” kata Hernawan di Ngamprah, Selasa (10/10/2023).
Ia menyebutkan selain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di (KBB) seperti RSUD Cililin, RSUD Lembang dan Cikalongwetan, pihaknya bekerja sama dengan RS Hasan Sadikin, RS Mitra Kasih, RS Yudistira, IMC, Cahaya Kawaluyan, Al-Ihsan dan lainnya.
Hernawan menjamin rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Bandung Barat, akan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan standarisasinya.
“Karena sudah bekerjasama dengan kita, jadi kita berhak dan mereka (rumah sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, tingkat Universal Health Coverage (UHC) KBB baru mencapai kurang lebih 88 persen. Artinya, sekitar 12 persen masyarakat KBB masih belum mempunyai jaminan kesehatan.
“Kalau optimalnya UHC itu 95 persen, dari 12 persen itu belum tentu semuanya warga miskin. Karena dalam kepesertaan BPJS itu ada yang mandiri dan lainnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya saat ini dengan BPJS tengah melakukan optimalisasi untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan.
“Setiap desa pastinya tidak sama jumlahnya, upaya untuk meningkatkan UHC itu kita bersama pihak BPJS sekarang di wilayah kecamatan Ngamprah. Kemudian nanti ke kecamatan lainnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengintruksikan TAPD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 M untuk menindaklanjuti 3 permasalahan di Kabupaten Bandung Barat.
Ketiga persoalan tersebut yakni, kekeringan, pengembangan kewirausahaan terutama di sektor pertanian dan penanganan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.
Editor: Maji
