Bupati Bandung Dadang Supriatna melaunching mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kantor Desa Ciaro Kecamatan Nagreg, Rabu (30/6/2021).
DARA – Pengadaan 1 unit mesin ADM dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, 10 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 2 unit pengadaan APBD Kabupaten Bandung itu, akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti e-KTP, akta kelahiran maupun KK.
“Launching hari ini, Insyaa Allah akan ditindaklanjuti di desa-desa lainnya. Sehingga pembuatan KTP, KK dan lain-lain pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) ini bisa dioptimalkan. Dan ke depan masyarakat di desa, tidak usah datang langsung ke Soreang. Cukup di desa masing-masing, 5 menit akan selesai KTP kita melalui ADM,” ujar Bupati Dadang Supriatna.
Untuk tahun ini total mesin ADM baru berjumlah 13 unit. Namun ia menargetkan di 2022 mendatang seluruh desa sudah bisa menyediakan layanan ADM tersebut. Selain itu, ADM juga akan disediakan di Mal Pelayanan Publik.
“Untuk harga, kita masih menunggu kepastiannya. Mungkin kisaran di bawah 200 juta per unit. Jika dikalkulasikan pengadaan di 270 desa dan 10 kelurahan, kurang lebih dibutuhkan sekitar 100 miliar,” kata bupati.
Kehadiran mesin ADM, ucap pria yang akrab disapa Kang DS itu, tentu akan semakin mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Terlebih di masa pandemi, di mana timbulnya kerumunan harus dihindari.
“Selain memudahkan dari sisi waktu, beban masyarakat juga akan ringan. Tidak memikirkan berapa ongkos dibutuhkan untuk datang ke Soreang. Belum lagi yang mengendarai motor, risiko hilang helm dan risiko lainnya, bisa diminimalisir. Satu lagi, mesin ini akan menghindarkan dari praktik percaloan dan pungli (pungutan liar),” ujar Kang DS.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Asep Hendia menjelaskan, pihaknya melakukan layanan adminduk tidak kurang dari 600 ribu layanan per tahun, atau sekitar 2000 layanan per hari.
Dengan jumlah penduduk total 3,6 juta jiwa, di mana wajib KTP sekitar 2,48 juta penduduk, warga yang sudah memiliki KTP saat ini mencapai sekitar 2,46 juta orang. Melihat cakupan layanan tersebut, kata Asep Hendia, semestinya pemohon layanan dokumen kependudukan jumlahnya mulai berkurang.
“Namun kenyataannya masih banyak pemohon layanan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan identitas kependudukan. Baik nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya,” jelas Asep.
Untuk mempermudah pelayanan, diselenggarakanlah berbagai titik layanan. Selain di kantor Disdukcapil, di 31 kecamatan, pelayanan keliling desa-desa, maupun jemput bola bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Selain ADM, pihaknya juga melakukan inovasi lainnya. Beberapa di antaranya, sebut Asep, yaitu Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu), Pendaftaran Penduduk Melalui WA (Pandawa), Dokumen Kependudukan Kami Antar (Dokar) bekerjasama dengan PT Pos untuk mengantarkan produk hasil adminduk kepada pemohon-pemohon di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta Jemput Bola Bagi Pelayanan Adminduk (Jebol Pelanduk).
“Kami memiliki Motto Pelayanan sesuai dengan visi Pak Bupati yaitu BEDAS. Diakronimkan Bersih tanpa pungli, Efektif dan efisien dalam pelayanan, Data akurat untuk dimanfaatkan, Aman dan amanah dalam kerahasiaan data, dan Senantiasa membahagiakan masyarakat. Dengan motto layanan tersebut, mudah-mudahan tercipta pelayanan prima, data kependudukan tertata akurat, dan masyarakat bahagia, sejahtera menuju Bandung Bedas,” pungkas Asep Hendia.***
Editor: denkur
