Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar mencatat jumlah kepala keluarga yang tak memiliki rumah layak (backlog) mencapai 1,9 juta. Jumlah backlog itu terus melonjak sejak survei 2015 lalu, yang berada di angka 1,2 juta kepala keluarga.
DARA| BANDUNG- Kepala Disperkim Jabar Dicky Saromi mengatakan, ini akan menjadi masalah yang serius kalau tak segera ditangani. Pasalnya, kondisi lahan yang bisa digunakan untuk permukiman mulai menipis.
Dari 3,5 juta hektare luas wilayah Jabar, area yang bisa dibangun perumahan baru kurang dari 1 juta hektare. Itu pun 658 ribu hektare telah digunakan sebagai perumahan.
“Sisa untuk perumahan itu 154 ribu hektare, tetapi ini pun lokasinya hanya ada di perdesaan, makanya sering terjadi konflik pembangunan yang mengambil lahan konservasi dan yang mengambil lahan sawah karena di kota sudah terbatas,” kata Dicky di kantor Disperkim, Kota Bandung, Jumat (28/2).
Oleh karena itu, rumah vertikal bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog. Jabar sendiri membutuhkan lahan untuk perumahan vertikal sebanyak 5.400 hektare dan 16 ribu hektare untuk lahan tapak horizontal.
“Saat ini kita baru punya empat rumah vertikal, di Rancaekek, Batujajar, Ujungberung, dan Solokan Jeruk. Umumnya baru di metro Bandung,” ucapnya.
Disperkim akan menyiapkan apartemen transit juara atau hunian vertikal di kawasan Gedebage seluas 3,4 hektare. Di sana rencananya akan dibangun empat tower bangunan 11 lantai dengan total 1.424 unit.
Hunian itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan biaya sewa 10 persen dari gaji bulanan. Misal jika disandarkan dengan gaji UMR Kota Bandung yang mencapai Rp 3,2 juta per bulan, maka penghuni hanya membayar Rp 320 ribu.
“Jadi dalam rentang waktu 5-10 tahun, penghuni MBR tidak hanya menyewa tapi juga disiapkan untuk menabung dan mengikuti program Gempita dan bisa memiliki rumah sendiri,” katanya, seperti dikutp laman detik.com.
Selain itu Disperkim juga berencana membangun 119 tower bangunan yang akan dibangun di wilayah Cirebon-Patimban-Majalengka (Rebana) dengan total luas lahan mencapai 59,38 hektar. Kemudian di Kawasan Purwakarta-Cikopo-Cikampek akan dibangun 19 tower dengan luas lahan 9,67 hektare.
Sementara di Kawasan Pangandaran rencananya dibangun tiga tower di area 1,28 hektare dan di Tasikmalaya 29 tower bangunan dengan luas lahan 14,55 hektar. Kendati demikian, Dicky belum bisa mengungkap berapa nilai investasi yang diperlukan untuk membangun bangunan vertikal tersebut.
“Itu kan dari pemerintah pusat ya, kita juga belum tahu berapa yang bisa kita serap. Tapi yang jelas, untuk rumah vertikal ini, swasta agak sulit ya karena bangunannya harus jadi baru dipasarkan, beda dengan lahan horizontal, baru siteplan sudah bisa dipasarkan,” katanya.
Editor : Maji
