Dewan Nilai Ganjil Genap Bukan Solusi Utama Tangani Pandemi di Kota Bandung

Jumat, 3 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan pengaturan kendaraan ganjil genap akan dilaksanakan di Kota Bandung pada 3-5 September ini. Hal ini merupakan upaya penanganan pandemi Covid-19, utamanya dalam mengurangi mobilitas masyarakat.


DARA – Kebijakan ini berlangsung setelah pintu keluar gerbang tol. Yaitu di gerbang tol Pasteur, Pasirkoja, Kopo, Mohammad Toha, dan Buahbatu. Aturan ganjil genap kali ini hanya diberlakukan bagi kendaraan non plat D.

Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja. Dirinya menilai, sistem ganjil genap bukan merupakan solusi utama dalam mencegah mobilitas masyarakat.

“Apalagi hanya diterapkan saat keluar tol. Bisa saja masyarakat menggunakan jalur-jalur non-tol untuk masuk ke Kota Bandung,” ujarnya, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (3/9/2021).

Uung berpandangan, kebijakan ini tidak efektif mengingat masih ada kendaraan yang mendapatkan pengecualian atau diskresi untuk masuk ke Kota Bandung. Dirinya memandang lebih baik sistem ganjil genap diterapkan di dalam kota.

“Lebih baik diterapkan di seluruh ruas jalan di Kota Bandung, kalau memang niatnya untuk mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung.

Selama belum ada moda transportasi yang terintegrasi, Uung melihat kebijakan tersebut akan menyulitkan masyarakat yang berkegiatan atau memiliki kepentingan mendesak. Belum lagi, Pemerintah Kota Bandung berencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat ini.

“Apalagi nanti akan ada PTM. Kemungkinan banyak kendaraan yang beroperasi mengingat para orangtua akan mengantar anak-anaknya untuk sekolah tatap muka, yang disinyalir bisa menimbulkan kepadatan lalu lintas,” ujarnya.

Uung meminta Pemkot Bandung, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk mengkaji lagi kebijakan ganjil genap. Karena ganjil genap biasanya digunakan untuk mengurai kemacetan, bukan mobilitas masyarakat.

“Bila memang kebijakan ini tetap diberlakukan, saya minta pihak terkait, khususnya Dishub, untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarR Uung.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Presiden Prabowo Minta Program Sekolah Rakyat Tepat sasaran
IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7%: Indonesia Bisa Apa?
Per 1 Mei, Harga Pertamax Series dan Dex Series Semakin Hemat! Ada Tambahan Promo My Pertamina
Ini 18 Event Unggulan di Jabar Sepanjang Bulan Mei 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Kamis 01 Mei 2025
BNNK Bandung Barat Hadapi Berbagai Kendala Laksanakan Program P4GN, Ajak Stakeholder Berkomitmen
Pemkot Bandung Godog Regulasi Baru Sisitim Penerimaan Murid Baru
Menag Imbau Jemaah tidak Maksa ke Arab Saudi Tanpa Visa Haji
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:55 WIB

Presiden Prabowo Minta Program Sekolah Rakyat Tepat sasaran

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:48 WIB

IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7%: Indonesia Bisa Apa?

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:33 WIB

Per 1 Mei, Harga Pertamax Series dan Dex Series Semakin Hemat! Ada Tambahan Promo My Pertamina

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:29 WIB

Ini 18 Event Unggulan di Jabar Sepanjang Bulan Mei 2025

Rabu, 30 April 2025 - 16:56 WIB

BNNK Bandung Barat Hadapi Berbagai Kendala Laksanakan Program P4GN, Ajak Stakeholder Berkomitmen

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

HEADLINE

Presiden Prabowo Minta Program Sekolah Rakyat Tepat sasaran

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:55 WIB

BANDUNG UPDATE

Ini 18 Event Unggulan di Jabar Sepanjang Bulan Mei 2025

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:29 WIB