Dewan Nilai Ganjil Genap Bukan Solusi Utama Tangani Pandemi di Kota Bandung

Jumat, 3 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan pengaturan kendaraan ganjil genap akan dilaksanakan di Kota Bandung pada 3-5 September ini. Hal ini merupakan upaya penanganan pandemi Covid-19, utamanya dalam mengurangi mobilitas masyarakat.


DARA – Kebijakan ini berlangsung setelah pintu keluar gerbang tol. Yaitu di gerbang tol Pasteur, Pasirkoja, Kopo, Mohammad Toha, dan Buahbatu. Aturan ganjil genap kali ini hanya diberlakukan bagi kendaraan non plat D.

Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja. Dirinya menilai, sistem ganjil genap bukan merupakan solusi utama dalam mencegah mobilitas masyarakat.

“Apalagi hanya diterapkan saat keluar tol. Bisa saja masyarakat menggunakan jalur-jalur non-tol untuk masuk ke Kota Bandung,” ujarnya, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (3/9/2021).

Uung berpandangan, kebijakan ini tidak efektif mengingat masih ada kendaraan yang mendapatkan pengecualian atau diskresi untuk masuk ke Kota Bandung. Dirinya memandang lebih baik sistem ganjil genap diterapkan di dalam kota.

“Lebih baik diterapkan di seluruh ruas jalan di Kota Bandung, kalau memang niatnya untuk mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung.

Selama belum ada moda transportasi yang terintegrasi, Uung melihat kebijakan tersebut akan menyulitkan masyarakat yang berkegiatan atau memiliki kepentingan mendesak. Belum lagi, Pemerintah Kota Bandung berencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat ini.

“Apalagi nanti akan ada PTM. Kemungkinan banyak kendaraan yang beroperasi mengingat para orangtua akan mengantar anak-anaknya untuk sekolah tatap muka, yang disinyalir bisa menimbulkan kepadatan lalu lintas,” ujarnya.

Uung meminta Pemkot Bandung, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk mengkaji lagi kebijakan ganjil genap. Karena ganjil genap biasanya digunakan untuk mengurai kemacetan, bukan mobilitas masyarakat.

“Bila memang kebijakan ini tetap diberlakukan, saya minta pihak terkait, khususnya Dishub, untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarR Uung.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Hadiri Sidang Paripurna Dewan Bandung Barat, Kang Dedi Disambut Histeris Warga
Waspada! Nyamuk Malaria tak Kenal Batas Negara
Presiden Prabowo akan Jalani Sejumlah Agenda di St. Petersburg
Atlet NPCI Harumkan Nama Bandung Barat di Kancah Internasional
Asia Menjadi Pusat Investigasi Terbesar Terhadap Industri Telur Global
Hari Jadi Bandung Barat ke-18, Jeje Ritchie Ismail Ajak ASN Persembahkan Kado Terbaik
Mayat Pria di Samping Pangkalan Ojek Pasar Andir Bayongbong Garut Gegerkan Warga
Tegas, Ketua PWI Kabupaten Bandung Larang Wartawan “Main Mata” dalam SPMB
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 21:39 WIB

Hadiri Sidang Paripurna Dewan Bandung Barat, Kang Dedi Disambut Histeris Warga

Kamis, 19 Juni 2025 - 14:33 WIB

Waspada! Nyamuk Malaria tak Kenal Batas Negara

Kamis, 19 Juni 2025 - 14:15 WIB

Presiden Prabowo akan Jalani Sejumlah Agenda di St. Petersburg

Kamis, 19 Juni 2025 - 14:09 WIB

Atlet NPCI Harumkan Nama Bandung Barat di Kancah Internasional

Kamis, 19 Juni 2025 - 12:49 WIB

Asia Menjadi Pusat Investigasi Terbesar Terhadap Industri Telur Global

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Pemkab Suami Gelar Dialog Advokasi Percepatan ODF

Jumat, 20 Jun 2025 - 17:59 WIB

MANCANEGARA

Satu Abad Pers Revolusioner Vietnam: Wartawan Juga Prajurit

Jumat, 20 Jun 2025 - 09:52 WIB