DPRD Kota Bandung meminta agar Pemerintah Kota Bandung menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada 8 September 2021.
DARA – Pasalnya, perlu payung hukum guna menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tersebut, agar bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, ada langkah-langkah strategis.
“Perlu perwal (peraturan walikota) yang mengatur tanggung jawab Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dalam penyelenggaraan PTM,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (3/9/2021).
Heri menilai, perlu data yang valid mengenai sebelum menyelenggarakan PTM, utamanya status zona di kewilayahan yang memiliki sekolah. Jangan sampai zona yang sebenarnya masih berisiko tinggi atau merah mengadakan PTM, lantaran data yang kurang akurat.
“Pemetaan mengenai zona harus dibuka, karena kan pembukaan sekolah hanya boleh dilakukan di zona hijau. Ini harus dilakukan guna menghindari hal tak diinginkan kedepannya,” kata Heri.
Heri menilai, PTM di Kota Bandung harus dipersiapkan secara matang supaya tidak menimbulkan klaster baru. Meski para guru dan tenaga kependidikan telah mendapat vaksinasi Covid-19, namun belum seluruh peserta didik memeroleh vaksin secara maksimal, utamanya sekolah dasar.
“Pendidikan penting, tapi keselamatan anak-anak harus lebih diutamakan. Maka itu, Pemkot harus terus menggencarkan vaksinasi bagi anak-anak usia 12-18 tahun,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat.
Selain itu, ditekankan Heri, protokol kesehatan dan 3 T (tracing, testing, treatment) harus terus dilakukan oleh Pemkot Bandung. Dia mendorong Pemkot Bandung, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk mengadakan testing saat sekolah berjalan guna mencegah terjadinya klaster pendidikan.
“Harus ada early warning system agar tidak ada buka tutup sekolah, karena terdapat klaster di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Sekolah pun harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sebelum menyelenggarakan PTM,” katanya.
Oleh karena itu, diutarakan Heri, pihaknya meminta Pemkot Bandung untuk menunda sementara penyelenggaraan PTM, hingga seluruh persiapan matang. Pihaknya pun meminta agar pemerintah lakukan sosialisasi, khususnya kepada orangtua siswa, terkait kegiatan belajar mengajar di masa pandemi.
“Orangtua harus dilibatkan, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anaknya. Siapa tahu ada orangtua yang belum mengijinkan anaknya sekolah tatap muka dan memilih pembelajaran jarak jauh,” katanya.***
Editor: denkur
