Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengemukakan hal itu, Senin (24/6/2024). Dia menyampaikan hal itu bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sasongko menjelaskan DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian, yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja).

Menurut Sasongko, Organisasi telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Senilai Rp691,2 juta sisanya masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang Organisasi. Pengembalian uang tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023-2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,” ungkap Sasongko.

Menurut mantan Pemred _Suara Merdeka_ itu, M Ihsan menyadari ada dugaan kelalaian administrasi yang dilakukannya terkait pencairan keuangan. Hal itu karena dia hanya menjalankan kegiatan organisasi, dilandasi asumsi bahwa jika Ketum dan Sekjen sudah memerintahkan, maka keputusan harus dijalankan.

*Skorsing Satu Tahun*

Lebih jauh, Sasongko memaparkan DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024.

“Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena menilai yang bersangkutan terus melakukan langkah atau tindakan yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan sebelumnya,” jelas Sasongko.

Sesuai dengan PD-PRT, keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.

Karena itu, Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun untuk segera menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK, termasuk pemberhentian sementara Sayid.

“Kami minta keputusan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada Kamis, 27 Juni 2024 ini,” kata Uni, yang juga Pemimpin Redaksi _IDN Times_ dan mantan anggota Dewan Pers.

Sementara itu, anggota DK Asro Kamal Rokan mengingatkan konsekuensi dari sanksi skorsing itu ialah Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI.

“Konsekuensinya, dia gugur sebagai pengurus PWI dan tidak boleh lagi bertindak mewakili PWI. Termasuk, tidak boleh lagi menandatangani surat-surat atau dokumen PWI dan meresmikan, baik membuka maupun menutup, acara-acara PWI,” kata Asro yang mantan Pemred Lembaga Kantor Berita _Antara_.

Sebelumnya, Dewan Penasihat PWI melayangkan surat kepada Ketua Umum PWI. Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Wina Armada itu pada intinya meminta Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan DK. Dalam surat nomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 itu, Dewan Penasihat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. ***

Berita Terkait

Mencicipi Citra Rasa Kopi di K-Coffee Culture & Arts KCCI
Ancaman Makin Kompleks, Wapres Minta Aparat TNI-Polri ‘Melek’ Teknologi
Dukung dan Vote Jagoan Ambyarmu di Ajang Penghargaan Ambyar Awards 2024
Simak Nih, Catatan Diskusi: Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Tekankan Perdamaian dan Toleransi
FIFGROUP Gandeng YKPI Edukasi Deteksi Dini Kanker Payudara
Bey Machmudin Saksikan Penyampaian LHP LKPP 2023 dari BPK ke Presiden RI
Kembangkan Kepemimpinan Digital, Kominfo Siapkan DLA
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 15:46 WIB

Mencicipi Citra Rasa Kopi di K-Coffee Culture & Arts KCCI

Sabtu, 13 Juli 2024 - 12:27 WIB

Ancaman Makin Kompleks, Wapres Minta Aparat TNI-Polri ‘Melek’ Teknologi

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:20 WIB

Dukung dan Vote Jagoan Ambyarmu di Ajang Penghargaan Ambyar Awards 2024

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:53 WIB

Simak Nih, Catatan Diskusi: Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:31 WIB

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Tekankan Perdamaian dan Toleransi

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Sekda Kabupaten Sukabumi Minta ASN Tetap Jaga Kekompakan

Senin, 15 Jul 2024 - 16:16 WIB



Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin  membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 di SMA Negeri 5, Kota Bekasi, Senin (15/7/2024).(Foto: Biro Adpim Jabar)

EDUKASI

Pesan Bey Machmudin: Siswa Baru Jangan Tegang Ikut MPLS

Senin, 15 Jul 2024 - 14:55 WIB