Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf membahas tentang adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap aktifitas masyarakat dibandingkan dengan perhelatan Pilkada ditengah pandemi covid-19 ini.
DARA | BANDUNG – Hal tersebut diungkapkannya menanggapi ditundanya gelaran olahraga nasional kompetisi sepakbola Liga Satu Indonesia yang seharusnya dimulai awal bulan Oktober 2020 ini dengan alasan tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.
“Saya sudah katakan, penjadwalan olahraga itu mestinya tidak perlu terlalu diatur-atur oleh pemerintah. Karena apa? Penjadwalan olahraga itu sudah melalui prosedur yang lama, perjanjian-perjanjian yang lama. Nah jika itu dikhawatirkan terjadinya kerumunan, kan bisa diganti secara virtual atau tanpa penonton,” kata Dede Yusuf di Soreang, Kamis (1/10/2020).
Ia menyebutkan berbagai negara di belahan dunia pun sudah melaksanakan gelaran pertandingan sepakbola secara virtual dimana pertandingan tetap dilaksanakan tanpa penonton, para penontonnya menyaksikan secara virtual.
“Itu bisa tetap dilakukan karena memang mereka sudah terikat kontrak kerja, baik kontrak dengan pemain, pelatih, atau dengan sponsor, yang memang sudah dicanangkan waktunya seperti itu, dan saya sudah menyarankan terkait hal itu, dan memang untuk para pemainnya tetap dilakukan rapid test, swab test atau PCR,” ujarnya.
Dede mengatakan bahwa dirinya termasuk orang yang mempertanyakan kenapa banyak aktifitas masyarakat seperti sekolah dan olahraga yang dihentikan, sementara gelaran Pilkada tetap dilaksanakan. Padahal meneruskan tahapan Pilkada di tengah pandemi seerti ini justru tidak akan efektif.
“Saya termasuk yang menganggap kenapa sekolah misalnya dihentikan tapi Pilkada jalan terus, itu tidak fair,” katanya.
Dede juga menegaskan, pada prinsipnya seharusnya kalau semua ingin ditiadakan, maka Pilkada juga mestinya diundur.
“Tapi kita melihat kelihatannya Pilkada lebih penting dibanding sekolah atau yang lainnya,” pungkasnya sambil tersenyum.***
Editor: denkur
