Dear… Bupati Cirebon, Pelayanan Administrasi Kependudukan Masih Jadi Keluhan Warga

Senin, 2 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Masyarakat wilayah timur Kabupaten Cirebon masih mengluhkan pelayanan administrasi kependudukan. Terungkap saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.


DARA | CIREBON – Pelayanan administrasi kependudukan, baik pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), dan akte kelahiran masih dikeluhkan masyarakat.

Kondisi itu jadi aspirasi masyarakat dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, Senin (2/11/2020).

Menurut Cakra, reses yang berlangsung di Desa Buntet dan Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Terutama terkait pelayanan administrasi kependudukan yang prosesnya dianggap sulit dan tidak instan, hingga membuat warga kesal.

Seharusnya, kata Cakra, pemerintah memberikan kemudahan layanan pembuatan KTP, KK dan akte lahir bagi masyarakat, sehingga keluhan semacam itu tidak lagi ditemukan. Itu layanan dasar yang harus diberikan pemerintah.

Ketika masih dipersulit, maka kehadiran pemerintah dipertanyakan. Pasalnya, dokumen tersebut merupakan objek vital bagi masyarakat.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa masih saja dipersulit. Padahal, pemerintah daerah melalui Bupati Cirebon, sudah mengintruksikan agar dipermudah. Namun, masih banyak yang menyampaikan perlunya kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan ini.

Artinya, masih banyak persoalan, sehingga Cakra yang menduduki Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon itu, akan mendorong Pemda memberikan akses kemudahan.

“Dipermudahlah, jangan sampai membuat ribet warga. Kami pastikan, akan mendorongnya agar pembuatan dokumen tersebut dipermudah pemerintah,” tegasnya.

Cakra menjelaskan, memang dari dua titik reses yang sudah ditempuhnya, tidak semata berkisar pada layanan pembuatan dokumen KTP saja. Tapi banyak juga untuk proyek kegiatan fisik yang menjadi aspirasi masyarakat.

Seperti, dari Desa Jepurabakti, ada usulan untuk melakukan rabat beton jalan poros desa. Kemudian normalisasi Sungai Cimanis, renovasi jembatan dan TPT Sungai Agung.

Sedangkan dari Desa Buntet, aspirasinya yakni agar menghotmix jalan, kemudian pembuatan jembatan, pembuatan senderan atau TPT, pembuatan TPS, rutilahu, dan normalisasi Sungai Cikanci.

“Tidak kalah pentingnya juga aspirasi untuk PJU. Di Desa Buntet saja, ada 80 titik kebutuhan PJU. Kemudian di Desa Jepurabakti, ada 60 titik PJU,” kata Cakra.

Aspirasi yang diserap itu akan menjadi bahan untuk dibahas dengan dinas-dinas terkait, terutama yang menjadi mitra kerjanya di Komisi II dan akan memperjuangkannya untuk direalisasikan.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Breakingnews, Pesta Rakyat Pernikahan Putra Gubernur Jabar dengan Wakil Bupati Garut Tewaskan Tiga Warga
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Biro Sukabumi Nyatakan Sikap, Terkait Dugaan Pelarangan Peliputan saat Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Sukabumi
Waspada! Beredar Penipuan Mencatut Nama Sekretaris DPKP Kabupaten Sukabumi
PWI Jabar Minta Pemkab Indramayu Kaji Ulang Pengosongan Gedung Graha Pers
Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut
Pengusiran Wartawan dari Gedung Pemda, PWI Ciayumajakuning : Ini Bukan Soal Aset, Tapi Soal Hak dan Pembungkaman Kritik Lewat Birokrasi
Rotasi Besar-Besaran Pejabat Cirebon: Jabatan Sekda Kosong, Bupati Imron Rombak 16 Posisi Eselon II
Bupati Cirebon Lantik 1.735 PPPK, Harap Jadi Agen Perubahan di Tengah Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:21 WIB

Breakingnews, Pesta Rakyat Pernikahan Putra Gubernur Jabar dengan Wakil Bupati Garut Tewaskan Tiga Warga

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:11 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Biro Sukabumi Nyatakan Sikap, Terkait Dugaan Pelarangan Peliputan saat Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Sukabumi

Jumat, 18 Juli 2025 - 18:01 WIB

Waspada! Beredar Penipuan Mencatut Nama Sekretaris DPKP Kabupaten Sukabumi

Jumat, 18 Juli 2025 - 11:22 WIB

Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut

Jumat, 18 Juli 2025 - 11:07 WIB

Pengusiran Wartawan dari Gedung Pemda, PWI Ciayumajakuning : Ini Bukan Soal Aset, Tapi Soal Hak dan Pembungkaman Kritik Lewat Birokrasi

Berita Terbaru