DARA | BOGOR – Gubernur Jabar Ridwan Kamil, mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah bukan dengan jumlah pendudukan.
Berbicara pada forum Mayor Caucus 2019 dalam rangkaian 55th ISOCARP World Planning Congress Senin (9/9/2019) dia menyatakan , provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah. Sementara, pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang juga minim.
Forum Mayor Caucus 2019 dalam rangkaian 55th ISOCARP World Planning Congress menjadi ruang bagi para wali kota untuk berdiskusi terkait kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Di Forum ini Ridwan Kmail fokus membahas soal fiskal. Dia menyatakan Provinsi Jabar adalah contoh daerah dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas yang harus dikembangkan. Maka, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah otonom lebih baik berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
“Pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/2019).
Salah satu soulusi, tambah Emil, adalah pemekaran daerah. Meski begitu, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih dimoratorium oleh pemerintah pusat. Maka gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan.
“Kalau dimekarkan, ‘kan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan,”kata Ridwan Kamil.
Karena itu Ridwan Kamil mendukung positif Mayor Caucus dalam Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) itu.
Menurut mantan wali kota Bandung ini, ada semangat kolaborasi karena di rapat tersebut para wali kota membahas tantangan, langkah-langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah, hingga berbagai dukungan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
“Intinya kalau Indonesia mau maju, para wali kota harus kompak. Kompaknya apa? Menyamakan yang bagus-bagus di daerahnya. Saya mengusulkan agar forum wali kota ini rutin dua bulan sekali,”katanya.
Wartawan : M Syafrin Zaini | editor: aldinar
Discussion about this post