Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Menurun Antisipasinya Penunggak Pajak Tak Bisa Beli BBM,

Senin, 27 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | Anggota DPRD Jabar Daddy Rochanady menyatakan  penunggak pajak kendaraan tak bisa membeli BBM, mulai tahun depan sebagai langkah antisipasi Pemprov Jabar.

Disebutkan Daddy Senin (27/11/2023) hal itu merupakan upaya Bapenda Jabar untuk menambah pendapatan.

“Saya kira kebijakan itu kan dalam rangka antisipasi adanya undang-undang baru yang salah satunya berpengaruh akan menurunnya pendapatan asli daerah,”katanya.

Menurut Daddy, dana transfernya akan turun dari bagi hasil pajak pasti ke kabupaten kota kan lebih besar.

Kebijakan tersebut lanjut dia, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menanggulangi menurunnya dana bagi hasil itu.

“Saya melihat wajar juga itu dilakukan karena mereka, penunggak pajak juga sebagai pengguna jalan,” katanya.

Selama ini, menurut Daddy untuk memperbaiki jalan rusak, Pemprov Jabar harus mengeluarkan dana cukup besar. Untuk pemeliharaan jalan di 2024 saja anggarannya sampai Rp 2 triliunan.

“Ini kan ada dana untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sementara salah satu sumber pemeliharaan jalan dan jembatan adalah PAD (pendapatan asli daerah) dari hasil pajak,” katanya.

Selain itu, Daddy berharap kebijakan tersebut bisa membuat masyarakat bisa mematuhi kewajibannya. Karena, bagaimanapun sampai hari ini hasil pajak adalah hasil pendapatan negara yang terbesar untuk pembangunan.

“Adanya kebijakan tersebut saya harap masyarakat bisa patuh. Jadi saya kira apa yang dilakukan soal tidak bisa beli BBM adalah salah satu reward dan punishmentnya. Kalau tidak bayar pajak, tidak bisa beli BBM, berarti mereka kan enggak bisa jalan,” katanya.

Berita Terkait

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun
Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial
DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda
ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya
Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat
Peran Pengawasan Pendidikan Inklusi di Jabar Jadi Obyek Studi Banding Sulawesi Utara
Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:42 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial

Senin, 1 Juli 2024 - 15:08 WIB

DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda

Senin, 1 Juli 2024 - 15:00 WIB

ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Minggu, 30 Juni 2024 - 17:24 WIB

Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat

Berita Terbaru

CATATAN

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Senin, 22 Jul 2024 - 19:05 WIB

DISDIK

Proyek e- Katalog Disdik Jabar Jadi Sorotan

Senin, 22 Jul 2024 - 18:36 WIB