Pemerintah memberikan perhatian atas potensi polarisasi masyarakat akibat pelaksanaan Pemilu 2024.
DARA | Menteri Komunikasi dan Infomatika Budi Arie Setiadi menilai peredaran narasi eksklusif dan provokatif dapat menjadi pemicu perpecahan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan narasi-narasi yang inklusif untuk melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa mempersoalkan latar belakang atau golongan tertentu.
Budi Arie mengatakan itu usai menghadiri Rapat Redaksi Nasional Pembahasan Isu dan Perkembangan Pasca Pemilu 2024, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Budi Arie juga mendorong media massa untuk mengembangkan kontranarasi terhadap ancaman intoleransi yang sarat kepentingan politik.
“Ini menjadi penting untuk dilakukan, supaya jangan sampai didefinisikan pembentukan Pemerintah yang akan datang dari hasil Pemilu yang curang,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Kominfo, Sabtu (16/3/2024).
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Pubik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan saat ini ada narasi yang berpotensi memicu polarisasi karena informasi mengenai Pemilu tidak disajikan lengkap.
“Terkadang, masih banyak media yang kerap memunculkan statement yang kurang lengkap dalam penyajian isi pemberitaan,” ujarnya.
Berkaitan dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara, menurut Usman Kansong, KPU telah menjalankan sesuai aturan. Bahkan, prosesnya dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung hasilnya lewat tayangan YouTube.
“Masyarakat tidak perlu datang ke KPU, karena sudah disiarkan di YouTube secara langsung. Jadi, kita tadi mendapat penjelasan bahwa KPU itu sudah sangat transparan dalam proses penghitungan suara Pemilu. Saya kira, yang namanya kecurangan Pemilu itu tidak ada dalam proses perhitungan suara,” tuturnya.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengajak semua pihak untuk mendorong rekonsiliasi, terutama di kalangan elit politik seperti calon legislatif.
Editor: denkur
