Dalam bidang pemberantasan korupsi, Prabowo masih menghadapi warisan sistem yang dianggap koruptif dari pemerintahan sebelumnya.
DARA| Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES menggelar diskusi publik bertajuk “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi”.
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Prof. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina), Ahmad Khoirul Umam, Ph.D (Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy), Dr. Hendri Satrio (Dosen Universitas Paramadina), dan Fahmi Wibawa (Direktur Eksekutif LP3ES).
Diskusi secara daring ini diselenggarakan Kamis (23/1/2025) dipandu oleh Joko Arizal (Dosen Universitas Paramadina/LP3ES).
Dalam sambutannya, Prof. Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya fungsi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tengah dominasi koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo. “Jika parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah demokrasi itu sendiri,” ujar Didik.
Dr. Hendri Satrio, dalam paparannya, menyatakan bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu isu utama dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. “Pidato-pidato Prabowo yang menyiratkan perlunya sumber dana tambahan, seperti pengusulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau amnesti bagi koruptor yang mau mengembalikan uang, menunjukkan adanya tekanan fiskal yang besar,” jelas Hendri.
Ia juga menyoroti program unggulan pemerintah saat ini sebagian besar bersifat spending, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara kebijakan yang berpotensi mendatangkan pemasukan, seperti kenaikan PPN 12%, justru dibatalkan.
Hendri juga menyinggung hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap sangat baik, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam transisi pemerintahan sebelumnya. Namun, hal ini memicu spekulasi mengenai kesinambungan program-program di era Prabowo dengan kebijakan Jokowi.
Banyak Keputusan Kontroversial
Sementara itu, Fahmi Wibawa menggarisbawahi adanya indikasi pemusatan kekuasaan di pemerintahan baru. “Masih terlihat jejak pengaruh dari pemerintahan sebelumnya, dengan orang-orang lama yang masih berperan dalam kebijakan-kebijakan strategis,” ujarnya.
Ia juga menambahkan dalam bidang pemberantasan korupsi, Prabowo masih menghadapi warisan sistem yang dianggap koruptif dari pemerintahan sebelumnya.
“Sebenarnya Prabowo punya modalitas atau bekal, di mata masyarakat telah timbul kesan dari idealisme Prabowo yang menganggap korupsi itu penyakit yang sangat merusak image Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, menyoroti stabilitas politik yang berhasil dicapai dalam 100 hari pertama. “Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat approval masyarakat mencapai 80,9%, namun stabilitas ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ideal karena masih adanya indikasi rekayasa politik di tingkat lokal,” kata Umam.
“Di balik stabilitas politik, terdapat indikasi rekayasa kekuasaan di tingkat lokal, seperti banyaknya kotak kosong dalam pilkada serentak dan meningkatnya praktik money politics. Adanya pergeseran kepentingan politik dengan PDIP yang mengklaim diri bukan sebagai oposisi melainkan mitra strategis pemerintah,” lanjut umam.
Selain itu, diskusi juga menyoroti berbagai kontroversi yang muncul dari jajaran menteri Prabowo. “Banyak keputusan kontroversial, mulai dari permintaan anggaran besar hingga insiden kecil yang berdampak besar pada citra pemerintahan,” ungkap Hendri Satrio.
Diskusi publik ini diakhiri dengan harapan agar pemerintahan Prabowo mampu melakukan langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas politik yang sehat bagi demokrasi di Indonesia.
Editor: Maji
