Tarif pelayanan di RSUD dr Slamet Garut akan mengalami perubahan pada 2 Juni 2021 mendatang, kata Kepala Bagian Tata Usaha, H Adang Mesa, Skep Ners MHKes, Jumat (28/5/2021).
DARA – Menurut Adang, dasar hukum penerapan tarif pelayanan RSUD dr Slamet Garut ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 kemudian diperbaharui melalui Perda Tarif tahun 2011.
“Meski ada perubahan namun di Perda 2011 ini relatif tidak mengalami banyak perubahan besaran tarif tiap tiap jenis layanan yang diberikan bahkan hanya menetapkan kembali isi Perda tahun 2007,” ujarnya, Jumat (28/5/2021).
Adang menyebutkan, pada Perda Nomor 8 tahun 2019 Tentang tarif kelas III terdapat beberapa penyesuaian tarif pelayanan tetapi hanya mengatur untuk kelas tiga dan belum mengatur tarif pelayanan kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.
Ia menuturkan, proses penyusunan draf Perda Nomor 8 Tahun 2019 ini dilakukan terlebih dahulu melalui kajian ilmiah, kajian Tim Akademik dari Universitas Indonesia (UI) beserta Tim Tarif RSU dr Slamet Garut.
“Fokus pengkajian dilakuan pada besaran tarif yang berlaku pada Perda tahun 2011. Apakah masih sesuai dan relevan dengan biaya operasional Rumah Sakit?,” ujarnya.
Adang mengatakan, hasil kajian dituangkan dalam kajian naskah akademik, yang di dalamnya merekomendasikan penyesuaian tarif dengan cara menyusun draf tarif baru Perda Nomor 8 tahun 2019 Tentang tarif hanya mengatur tarif pelayanan kelas III. Sedangkan untuk tarif pelayanan kelas diatasnya belum diatur.
Oleh karena itu, lanjutnya, setelah melalui kajian ilmiah dari Tim Akademik dari Universitas Indonesia (UI) beserta Tim Tarif RSU dr.Slamet Garut, selanjutnya hasil rekomendasinya diajukan kepada bupati Garut.
“Maka keluarlah Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2021 yang efektif berlaku 2 Juni 2021, mengatur besaran tarif semua jenis pelayanan dan kelas pelayanan, kelas III, kleas II, kelas I ,VIP dan VVIP,” katanya.
Adang menambahkan, besaran tarif kelas III yang tercantum Perbup Nomor 22 Tahun 2021 diambil dan sesuai Perda Nomor 8 tahun 2019.
“Jadi kami simpulkan bahwa penyesuaian atau perubahan tarip pelayanan ini tidak ujug-ujug. Melainkan berdasarkan kajian kajian, proses, dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh,” katanya.***
Editor: denkur
