Sebagai rakyat, sebagai bagian dari sejarah dan masa depan Bandung Barat, sudah selayaknya kita tidak sekadar tersinggung–tetapi mulai berbenah.Wallahu ‘alam.
Oleh : Iip Saripudin| Ketua KNPI Kabupaten Bandung Barat
TAK ada yang lebih menyentil dibanding kritik tajam yang datang di tengah perayaan. Di saat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dikomandoi Jeje Ritchie Ismail tengah memperingati Hari Jadi ke-18 tahun, tiba-tiba Gubernur Jawa Barat, KDM—yang akrab dikenal sebagai “Bapak Aing”—melontarkan pernyataan yang bagai tamparan telak di wajah tuan rumah.
Dalam sidang paripurna yang digelar di Ngamprah, 19 Juni 2025, sang Gubernur menyebut bahwa branding Kabupaten Bandung Barat itu “susahnya luar biasa.” Bahkan, ia menyinggung soal kemungkinan penggantian nama Kabupaten Bandung Barat sebagai solusi dari sulitnya membangun citra daerah tersebut.
Sontak, pernyataan itu menyulut kontroversi. Masyarakat Bandung Barat pun riuh. Banyak yang menganggap pernyataan Gubernur itu sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap identitas daerah.
Ironisnya, beberapa anggota DPRD KBB justru mengamini gagasan tersebut, seolah menabur garam di atas luka.
Pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan tamparan pertama: bahwa dalam 18 tahun eksistensinya, Bandung Barat dinilai gagal membangun identitas yang kuat, membedakan dirinya dari kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat.
Branding yang seharusnya menjadi etalase kemajuan justru terasa kabur, tak terbaca, bahkan oleh pemimpin provinsi sendiri.
Namun belum habis gema pernyataan itu, tamparan kedua kembali mendarat. Kali ini datang dari podium yang berbeda—dalam paripurna Hari Jadi Kota Cimahi.
Di hadapan publik Cimahi, KDM mengungkapkan wacana perluasan wilayah Kota Cimahi, yang saat ini hanya terdiri dari tiga kecamatan. Ia secara terbuka mendukung agar Cimahi diperluas dengan mengambil daerah-daerah yang berbatasan langsung.
Publik pun kembali gaduh. Warga Cimahi dan Bandung Barat saling bersahutan. Sebagian mendukung, sebagian menolak.
Namun yang lebih menyakitkan bukan soal setuju atau tidak, melainkan implikasi dari pernyataan tersebut: bahwa ada wilayah-wilayah di Bandung Barat yang dinilai lebih layak bergabung ke kota tetangga, karena mungkin saja selama ini tak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintahnya sendiri.
Logikanya sederhana: jika daerah perbatasan dirawat dengan baik, diberikan fasilitas layak, kesejahteraannya merata, dan pembangunannya terasa nyata, apakah mungkin ada keinginan untuk “pindah rumah”?
Pernyataan Gubernur ini menggugah satu pertanyaan besar: Apakah Bandung Barat selama ini sudah sungguh-sungguh menjawab harapan pemekaran daerah yang dahulu diperjuangkan dengan penuh idealisme dan semangat perubahan?
Dua opini dari seorang Gubernur bisa ditanggapi pro-kontra, bisa dibela atau dibantah. Namun yang tak bisa dibantah adalah refleksi yang muncul darinya.
Kita diajak berkaca: sudah sejauh mana cita-cita pemekaran daerah ini diwujudkan? Apakah Bandung Barat hari ini benar-benar menjawab mimpi para pendirinya? Atau jangan-jangan, jauh panggang dari api?
Sebagai rakyat, sebagai bagian dari sejarah dan masa depan Bandung Barat, sudah selayaknya kita tidak sekadar tersinggung–tetapi mulai berbenah.Wallahu ‘alam.
Editor: Maji
