Anggaran untuk pembangunan huntap serta sekolah tersebut diambil dari dana pemulihan pasca bencana.
DARA | Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran sebesar Rp60 juta/ Kepala Keluarga untuk pembangunan hunian tetap (huntap) warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat meninjau lokasi bencana pergerakan Cigombong, Selasa (5/3/2024).
Saat kunjungannya, ia didampingi Surveyor Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Sumaryono, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif dan sejumlah pejabat lainnya.
Menurutnya, anggaran untuk pembangunan huntap serta sekolah tersebut diambil dari dana pemulihan pasca sebuah daerah dinyatakan tanggap darurat bencana.
.
“Kita (pemerintah) pusat, melalui BNPB menyiapkan anggaran untuk relokasi bagi warga yang terdampak. Untuk Pemda menyediakan lahannya,” ujar Suharyanto pada wartawan.
Selain menyediakan anggaran relokasi ke huntap non lahannya, BNPB juga siap memberikan bantuan hunian sementara (huntara) baik sewa rumah masing-masing bagi warga tersebut sebesar Rp500 ribu/ bulan.
“Itu bisa digunakan untuk sewa rumah atau tinggal di rumah keluarganya,” jelasnya.
Sementara ini, sebanyak 20 KK warga Cigombong mengungsi di Gedung Islamic Center, yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Kecamatan Rongga. Sebagian lagi, menumpang di kerabat atau keluarga dekatnya.
Menurut Suharyanto, warga yang terdampak pergeseran tanah tersebut jangan sampai terlalu lama tinggal di pengungsian.
Jumlah warga yang harus direlokasi kata dia, ada 28 KK plus potensi pergerakan dengan perkiraan 40-50 rumah.
Direlokasinya warga Cigombong tersebut, lanjut Suharyanto, berdasarkan hasil kajian PVMBG bahwa daerah tersebut tidak bisa lagi dijadikan tempat pemukiman.
Sebelumnya, pergerakan tanah di daerah Cigombong sempat mengagetkan berbagai pihak sekitar dua pekan lalu sejumlah bangunan awalnya hanya retak-retak, kemudian tanah amblas hingga mencapai 4 meter-an.
Akibatnya sejumlah bangunan rumah termasuk SDN Babakan Talang roboh. Pergerakan tanah tersebut, hingga kini masih berlangsung.
Kondisi tersebut yang menjadi alasan. Pemkab Bandung Barat menyatakan Kampung Cigombong dalam kondisi tanggap darurat.
“Bahwa penanganan setelah tanggap darurat, di tahap rehabilitasi, rekontruksi ada yang harus direlokasi,” jelas Suharyanto.
Sementara Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, ada 47 KK dengan 196 warga terdampak yang harus direlokasi.
Untuk lahan relokasi tersebut target 2 bulan selesai dengan 3 pilihan yakni di lahan perhutani, tanah desa atau juga bisa Pemda membeli lahannya.
“Mengenai lokasi relokasi sedang dirapatkan, walau ada lokasinya kita perlu assessment lagi dengan teman-teman PVMBG,” ungkapnya.
Sedangkan, relokasi bisa secara mandiri apabila warga memiliki lahannya atau lahan dan bangunannya disiapkan oleh Pemda.
“Lokasi relokasi harus di Rongga. Tidak boleh jauh-jauh, karena menyangkut mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.
Editor: denkur | Keterangan gambar: Kepala BNPB dan Pj Bupati Bandung Barat saat meninjau lokasi pergerakan tanah Cigombong (Foto: Ist)
